Menko Luhut pastikan proyek Jakarta-Surabaya gunakan kereta listrik

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan memastikan jika proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya akan menggunakan kereta bertenaga listrik, bukan diesel. Untuk investasinya, Menko Luhut memperkirakan jika proyek tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 80 triliun.

Hana Adi Perdana
Oleh Hana Adi Perdana - Reporter
Menko Luhut pastikan proyek Jakarta-Surabaya gunakan kereta listrik
Jalur ganda kereta api. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan memastikan jika proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya akan menggunakan kereta bertenaga listrik, bukan diesel. Keputusan ini diambil usai Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama Kementerian Perhubungan melakukan kajian awal.

"Kereta Semi Cepat Jakarta - Surabaya, Kemenhub dan BPPT telah melakukan kajian awal. Sudah diputuskan untuk memakai tenaga listrik, tidak diesel," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Jumat (23/12).

Untuk investasinya, Menko Luhut memperkirakan jika proyek tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 80 triliun. Sementara untuk hitungan konsorsium Jepang, nilai investasinya mencapai Rp 102 triliun.

"Feasibility Studies (telah) dilakukan BPPT, PT Kereta Api Indonesia dan Jepang. Mereka ikut FS nya. Mengenai biaya, kita ikut detail engineering. Oleh karena itu, angka yang dikeluarkan pemerintah Jepang sekitar Rp 102 triliun, kami melihat angka itu bisa kurang dari Rp 80 triliun," kata dia.

Perihal pendanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan melalui Public Private Partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Pertimbangan tersebut dilakukan mengingat anggaran proyek tersebut cukup besar dan tidak bisa dikuras melalui APBN.

"Kajian mengenai mekanisme pendanaan dilakukan Bappenas. Pak Bambang (Menteri Bappenas) memberikan pandangan, kita memilih PPP. Karena nilai proyek sangat besar, dan kita juga tidak memperhatikan UU yang menyebutkan bahwa jalur KA adalah aset milik negara. Jadi kita mencari kombinasi sehingga tidak memberatkan APBN kita. Keliatan Jepang sepakat dengan ini jadi tinggal finalisasi," pungkasnya.

Rekomendasi