Menko Luhut Minta LKPP Perbanyak Penggunaan Produk Lokal
Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan meminta, agar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) lebih terbuka. Alasannya, dalam pengadaan barang dan jasa, lebih banyak barang impor yang masuk dalam daftar.
"Saya titip LKPP ini lebih terbuka. Di LKPP ini banyak barang impor yang masuk di list," tegas Menko Luhut dalam Acara Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia #FestivalJoglosemar: Artisan of Java, Yogyakarta, Kamis, (20/5).
Menko Luhut melanjutkan memang pembelian produk dalam negeri di LKPP lebih banyak. Namun nilai penjualan produk impor lebih tinggi daripada penjualan produk dalam negeri.
"Memang jumlah pembeliannya lebih banyak dari dalam negeri, tapi angkanya 5 kali lebih besar dari (penjualan) produk impor," ungkap Menko Luhut.
Promosikan Produk Indonesia
Menko Luhut ingin semua pihak menjadi duta merek produk-produk buatan Indonesia. Mempromosikan produk buatan dalam negeri agar semakin dikenal dan lebih banyak digunakan.
"Presiden telah perintahkan saya untuk dorong terus dan evaluasi penggunaan produk dalam negeri," kata dia.
Maka dari itu, dia mengajak semua pihak bekerja sama membuat Indonesia lebih baik lagi. Salah satunya dengan membeli produk-produk buatan Indonesia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing, tapi juga siapkan kolam.
Baca SelengkapnyaPrajurit TNI berhasil kuasai markas KKB hingga temukan barang berbahaya. Simak informasi berikut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hendi mengajak para santri untuk memahami peluang usaha yang ada pada aktivitas pengadaan barang / jasa pemerintah.
Baca SelengkapnyaTujuan kebijakan ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mendongkrak pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Baca SelengkapnyaLuhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca SelengkapnyaPemerintah ingin memastikan agar masyarakat tidak melakukan hal ini setibanya pulang dari luar negeri dengan barang impor.
Baca SelengkapnyaPelaku terancam hukuman penjara seumur hidup atau mati akibat perbuatannya.
Baca SelengkapnyaKhusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca Selengkapnya