Menkeu tegaskan kenaikan harga BBM hak pemerintah

Merdeka.com - Pemerintah menyatakan keputusan menaikkan atau menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan listrik adalah hak pemerintah. Biar tidak dihambat dari DPR, dalam UU APBN 2013, pemerintah tidak memasukan pasal yang dapat mengunci pemerintah tidak bisa menaikkan harga.

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan pada pasal 8 ayat 10 UU APBN 2013 pemerintah hanya memasukan penjelasan jika suatu kondisi terkini membuat asumsi dan parameter meleset maka pemerintah dapat menyesuaikan harga BBM maupun listrik. "Pemerintah bisa menyesuaikan harga energi," ujarnya saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/10).

Dia mengatakan kondisi dunia yang masih diliputi ketidakpastian membuat fluktuasi energi dapat terjadi sewaktu-waktu. "Kalau terjadi perubahan asumsi makro atau parameter itu pemerintah dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian harga energi," katanya.

Adanya aturan yang tidak mengikat pemerintah, membuat Kemenkeu tidak perlu melakukan pengkajian rencana penyesuaian dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam APBN 2012, pemerintah tidak bisa menaikkan harga BBM tanpa persetujuan DPR. Sehingga pemerintah mengajukan APBN Perubahan. Namun, tetap saja DPR mensyaratkan bahwa untuk menaikkan harga premium, harga minyak mentah Indonesia (ICP) naik 15 persen dari asumsi ICP atau sebesar USD 120 per barel.