Menhub Budi: Asing mulai lirik bandara Indonesia, termasuk India

Merdeka.com - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, pihak asing mulai membidik bandara-bandara besar di Indonesia untuk dikerjasamakan. Pihak asing tersebut di antaranya India, Korea Selatan, Prancis dan Jepang.

"Yang paling berminat itu India karena sudah intensif komunikasinya dan ingin menyasar Kualanamau, Labuan Bajo dan Yogyakarta selain Bali dan Jakarta," katanya seperti ditulis Antara, Jumat (18/11).

Budi menyebutkan, terdapat dua bandara yang ditawarkan untuk dikerjasamakan dengan asing, di antaranya Bandara Kualanamu, Medan dan Bandara Sepinggan, Balikpapan. "Saya juga sudah sounding (menginformasikan) dengan Korea Selatan, Prancis, Italia dan Jerman, kalau sudah ada 'TOR' (kerangka acuan kerja), kita adakan 'beauty contest' (pemilihan)," katanya.

Terkait skema, dia menjelaskan terdapat dua pilihan, yaitu kerja sama pemerintah swasta (KPS) atau pembagian kepemilikan modal. "Kalau Kualanamu dan Balikpapan, kita memang beri kesempatan untuk KPS, bisa share (bagi) ekuitas, tapi untuk Bandara Soetta dan Bali hanya boleh ikut mengelola bagian dari kegiatannya saja," katanya.

Meski demikian, aturan kepemilikan modal masih mengacu pada undang-undang, yaitu 51 persen pemerintah dan 49 persen asing. Budi menambahkan, persiapan kerja sama tersebut membutuhkan waktu satu tahun, termasuk untuk membahas skema perjanjian kerja sama dan sebagainya.

"Ini harus dinegosiasikan terlebih dahulu, misalnya 49 persen atau seharusnya Rp 100 triliun, tapi di hanya mampu Rp 50 miliar, ini harus dibicarakan," katanya.

Selain itu, lanjut dia, dalam lingkup pengelolaan area operasi, pemerintah membolehkan hanya area komersial untuk dikerjasamakan, bukan area yang menyangkut keselamatan dan keamanan transportasi. "Contohnya, kalau di bandara, air side (sisi udara) tetap dipegang oleh kita, sementara land side (sisi darat) baru dikerjasamakan," katanya.

Budi optimis dengan dorongan kerja sama swasta nasional maupun asing serta Badan Usaha Milik Negara bisa menutupi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga lima tahun ke depan.

Budi menyebutkan pembiayaan seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur transportasi dari 2015-2019 mencapai Rp 1.600 triliun, sementara APBN hanya mampu menutupi hingga Rp 460 triliun.

"Artinya ini ada gap (rentang kekurangan), lebih dari Rp 1.000 triliun dan hanya akan bisa bisa dibantu dengan pihak lain dan sektor transportasi ini salah satu bidang usaha yang dimungkinkan untuk dikerjasamakan dengan swasta," katanya.

Dia menyebutkan setidaknya 50 persen dari target Rp 1.000 triliun bisa dicapai dengan upaya kerja sama swasta dan BUMn tersebut. Karena itu, lanjut dia, sejumlah pelabuhan atau bandara yang dinilai menguntungkan akan ditawarkan untuk dikerjasamakan, baik dengan BUMN maupun dengan swasta.

"Sementara untuk bandara dan pelabuhan yang masih berada di 'remote area' (daerah pedalaman) kita kelola dulu," katanya.