Menguak fakta bergantungnya ekonomi Indonesia pada Freeport

Merdeka.com - Keberadaan PT Freeport Indonesia di Tanah Papua menimbulkan pro dan kontra. Ada pihak yang mendukung keberadaan perusahaan AS tersebut, namun tak sedikit pula yang menolaknya.

Pro dan kontra keberadaan Freeport kembali mencuat saat perusahaan tak mau mengikuti aturan pemerintah Jokowi. Salah satunya aturan pemerintah mengenai perubahan kontrak dari kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus dengan tujuan agar perusahaan bisa melakukan ekspor konsentrat mentah.

Ada tiga opsi yang tidak boleh ditawar lagi oleh raksasa tambang Amerika Serikat ini. Yaitu, perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), dan divestasi saham hingga 51 persen. Pemerintah pun berunding dengan Freeport dalam implementasi aturan tersebut.

"Tiga poin tersebut tidak bisa ditawar dan di negosiasi. Yang bisa dirundingkan adalah bagaimana implementasinya," ujar Staf Khusus Menteri ESDM Hadi M Djuraid.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan baru saja bertemu dengan CEO Freeport McMoRan Inc. Richard C. Adkerson, Kamis (4/5). Pertemuan tersebut merupakan yang pertama antara tim perundingan dari pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

"Hari ini kick of meeting yang langsung mendapatkan pengarahan dari Pak Menteri sebagai bekal perundingan pemerintah dengan PT Freeport," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Teguh Pamudji, Kamis (4/5).

Sesuai kesepakatan bersama antara pemerintah dan PT Freeport, Tim Perundingan diberi waktu secara keseluruhan untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan negosiasi sampai 10 Oktober. "Kita masih ada waktu lima bulan. Tapi harapannya pak Menteri, bila bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 bulan lebih cepat beri apresiasi pada tim perundingan," katanya.

Setidaknya, ada empat hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu stabilitas investasi, aturan fiskal dan divestasi, kelangsungan operasi setelah 2021 dan pembangunan smelter. "Keempat substansi pembahasan ini harus dilaksanakan satu paket, ini yang menjadi bekal kami berdasarkan arahan dari pak Menteri," ungkapnya.

Dalam kondisi ini, beberapa pihak meminta agar pemerintah mengusir Freeport dari Papua. Silakan klik selanjutnya. (mdk/idr)