Merdeka.com - Pemerintah Indonesia telah menetapkan ekonomi hijau (green economy) sebagai salah satu strategi transformasi ekonomi. Ekonomi hijau belakangan mulai banyak diterapkan oleh beberapa negara seperti Korea Selatan dan China.

Sistem ini berusaha menciptakan perekonomian yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan alam. Ekonomi hijau juga dinilai sebagai solusi dari sistem ekonomi eksploitatif yang selama ini cenderung merusak lingkungan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahkan telah meminta anak buahnya untuk menata strategi dalam mencapai target ekonomi hijau. Ini setelah, negara-negara besar di Uni Eropa dan Amerika sudah menolak untuk memakai energi konvensional.

"Karena 2030 nanti Eropa, Amerika mungkin sudah mulai setop tidak mau lagi terima barang-barang yang berasal dari energi fosil. Tidak mau. Undang-undang mereka akan siapkan terkait itu," ujar Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Lantas apa yang dimaksud dengan ekonomi hijau?

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam mengungkapkan, secara sederhananya ekonomi hijau adalah model pembangunan yang menyinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Harapannya tentu, ekonomi hijau ini dapat mendorong peluang kerja baru (green jobs) dan juga peluang investasi baru (green investment).

"Dengan adanya green economy pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon dan peningkatan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup ini dapat kita sinergikan," kata dia dalam dalam diskusi Transaksi ke Ekonomi Hijau, Kamis (6/1).

Menjadi 'hijau' dan berkelanjutan ternyata tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tapi juga membantu membuat bisnis lebih sukses dan menguntungkan. Sejumlah negara telah membuktikan itu.

Seperti yang dilakukan di Amerika Serikat, di mana pengembangan energi baru terbarukan (EBT) mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan pemasukan yang meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu negara bagian di Amerika, Pennsylvania mampu menaikkan pendapatan hingga USD460 juta dan menciptakan 44.000 lapangan kerja baru dari EBT.

Sedangkan di Britania Raya pada 2014 mampu mencapai pertumbuhan 2,6 persen walaupun emisi GRK menurun 8,4 persen dengan pengelolaan EBT.

Keuntungan Bagi Negara

Studi Penilaian Ekosistem Hutan (Forest Ecosystem Valuation Study) mengungkapkan bahwa penerapan ekonomi hijau menyumbang lebih banyak manfaat bagi suatu negara dibandingkan bisnis yang dijalankan secara biasa.

Adapun, ekonomi hijau merupakan paradigma ekonomi baru yang meminimalkan faktor kerusakan lingkungan dan diharapkan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini dipaparkan bahwa hutan sangat berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia dinilai perlu bertransisi menuju ekonomi hijau.

Penelitian ini menunjukkan, bila Indonesia menerapkan ekonomi hijau, maka total lapangan kerja bidang kehutanan pada 2030 akan mencukupi untuk 247.945 orang. Sementara, penerapan bisnis secara biasa hanya akan menghasilkan total lapangan kerja bidang kehutanan untuk 193.774 orang.

Penerapan ekonomi hijau juga dinilai dapat menekan emisi karbon dioksida. Penelitian ini mengungkapkan dengan penerapan ekonomi hijau, emisi karbon dioksida kumulatif yang dihasilkan hingga 2030 hanya 689 juta TCO2. Sementara, penerapan ekonomi secara biasa dapat menghasilkan 2.484 juta TCO2.

Bukan hanya itu, ekonomi hijau juga dinilai dapat meningkatkan produksi kayu pada 2030 mendatang, yaitu sebanyak 64.068 ribu meter kubik, sementara bisnis biasa hanya dapat menghasilkan produksi kayu sebanyak 47.788 ribu meter kubik.

"Alam merupakan unsur penting kemajuan suatu negara. Pelestarian ekosistem berdampak positif untuk memastikan ketahanan pangan dan ketersediaan air," ujar Pemimpin Penelitian dan UNEP Goodwill Ambassador, Pavan Sukhdev, dalam risetnya.