Marak Penipuan Minta Kode OTP, Pemerintah Diminta Gencarkan Edukasi Masyarakat
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengimbau agar pemerintah meningkatkan edukasi ke masyarakat mengenai kode One Time Password (OTP). Mengingat, penipuan dengan modus meminta kode OTP makin marak di Indonesia.
"Pentingnya peran pemerintah menurut saya, dia tidak boleh lagi hanya prosedural, sosialisasi, sifatnya yang bikin aturan sosialisasi sudah harus betul-betul menciptakan suatu medium format literasi yang inheren, dengan kebutuhan masyarakat," kata Yustinus dalam ajang Ipsos Marketing Summit 2020: Indonesia The Next Cashless Society, Pullman Jakarta Central Park, Jakarta, Rabu (15/1).
Kode OTP adalah kode verifikasi atau kata sandi sekali pakai yang terdiri dari 6 digit karakter atau angka unik dan rahasia. Kode ini umumnya dikirim melalui SMS atau e-mail oleh pihak bank, aplikasi, atau operator terkait, dan digunakan sebagai bentuk keamanan dalam mengonfirmasi login atau transaksi yang dilakukan secara online.
Dengan demikian, kode OTP bersifat rahasia dan tidak boleh diberikan kepada siapapun, baik keluarga, kerabat dekat, bahkan pihak pengirim kode apalagi yang mengaku sebagai karyawan/perwakilan dari perusahaan yang mengirimkan kode OTP tersebut.
Sehingga, jika Anda memberikan kode OTP kepada orang lain, maka orang tersebut bisa mengakses akun Anda, termasuk mengambil saldo yang ada di akun tersebut. Sayangnya, masih banyak orang yang belum mengerti pentingnya merahasiakan kode OTP tersebut.
"Saya juga pernah mengalami seperti itu kan. Pesan taksi online di telepon dimintai OTP. Karena kita merasa betul yang menelpon ini yang saya pesan, saya memberikan. Ternyata salah, jelas-jelas sebelumnya ada peringatan tidak boleh memberikan itu kepada siapa pun," ungkapnya.
Dibutuhkan Konsistensi
Dia mengimbau, edukasi bisa dimulai di lingkungan pemerintahan, sehingga akan lebih mudah untuk mengedukasi masyarakat luas. "Nah saya di sini melihat dari sisi otoritas itu penting, literasi kepada otoritas juga," jelasnya.
Managing Director Ipsos Indonesia, Soeprapto Tan mengatakan, kasus penipuan dengan meminta kode OTP tidak hanya terjadi pada dompet digital saja, melainkan juga e-banking.
"Jadi sebenarnya bagi saya bukan instrumennya yang masalah. Literasinya yang harus ditingkatkan. Dengan semakin tinggi edukasi semakin bagus, dan satu hal yang saya mau tekan kan sebenarnya di negara ini yang penting itu konsistensi," jelas Soeprapto.
Dengan demikian, pemerintah diminta untuk melakukan edukasi secara terus menerus, hingga masyarakat bisa semakin waspada mengenai modus-modus penipuan.
"Saya rasa masyarakat juga akan makin pintar, buktinya contohnya yang paling kasat mata adalah kasus uang palsu, saya sangat apresiasi Bank Indonesia yang terus memberikan literasi cara mengecek uang palsu, dan membuat orang tuh jadi aware," tandasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024
Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia Bakal Buka Penukaran Uang di Titik Jalur Mudik, Syaratnya Cuma Butuh KTP
Bagi masyarakat yang ingin menukarkan uang melalui pelayanan tersebut harus membawa indentitas seperti kartu tanda penduduk (KTP).
Baca SelengkapnyaWaspada Penipuan Modus Surat Tilang dan Bukti Kirim Barang, Salah Klik Uang Ratusan Juta di Bank Bisa Hilang
Saat ini banyak modus penipuan yang dilakukan di bidang keuangan dengan memanfaatkan media sosial.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
OJK dan OECD Luncurkan Kajian Pemanfaatan Teknologi di Sektor Asuransi
OJK) bekerjasama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) meluncurkan kajian pemanfaatan teknologi di sektor asuransi.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Masyarakat Gadaikan Sertifikat Tanah ke Bank: Jangan Beli Mobil, Dihitung Bisa Cicil Tidak
Jokowi soal Masyarakat Gadaikan Sertifikat Tanah ke Bank: Jangan Beli Mobil, Dihitung Bisa Cicil Tidak
Baca SelengkapnyaDPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaOtorita IKN Respons Kabar Sebut Suku Adat Diberi 7 Hari buat Pindah: Itu Hoaks, Enggak Ada!
Otorita IKN bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat sekitar.
Baca SelengkapnyaOJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Melalui Pesantren
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Baca SelengkapnyaPemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?
Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca Selengkapnya