Mantan petinggi KPK hingga politisi lolos seleksi jadi bos OJK
Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah mengumumkan 107 calon anggota Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022 yang lolos seleksi tahap pertama. Dari 107 calon anggota DK OJK ini, banyak nama-nama pejabat lama yang muncul, salah satunya mantan Petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja.
Dalam dokumen yang diterima merdeka.com, Rabu (8/2), nama Ketua OJK Muliaman Hadad juga lolos seleksi tahap pertama. Tak hanya itu, nama-nama bankir seperti Zulkifli Zaini dan Riswinandi juga lolos seleksi.
Nama-nama anggota OJK saat ini juga masuk ke dalam daftar tersebut. Di antaranya, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II Dumoly Freddy Pardede, Kepala Pengawas Industri Keuangan Non Bank Firdaus Djaelani, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Irwan Lubis, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Nelson Tambupolon dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nurhaida.
Tak ketinggalan pula, dua nama petinggi Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni Direktur Utama BEI Tito Sulistio dan Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat.
Nama Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng juga masuk dalam daftar nama yang lolos seleksi tahap pertama ini.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan tengah menyeleksi calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menteri Keuangan yang juga Ketua Pansel Dewan Komisioner OJK, Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Joko Widodo berpesan agar sosok yang terpilih nantinya bisa menjaga perekonomian Indonesia.
"Presiden sudah meminta, harus memilih tim yang betul-betul bagus untuk menjaga perekonomian Indonesia," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2).
Dalam proses seleksi, akan ada ada empat tahap yang harus dilalui para calon. Pertama tahap administrasi, kedua penilaian makalah, rekam jejak, dan masukan masyarakat. Tahap ketiga assesment dan tes kesehatan, dan tahap terakhir afirmasi atau wawancara. "Setelah itu hasilnya disampaikan ke Presiden," ucap Sri Mulyani.
Wanita berdarah Tanjung Karang ini menambahkan, pihaknya akan meminta masukan sejumlah lembaga negara dalam menyeleksi anggota Dewan Komisioner OJK. Misalnya, meminta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Nanti akan ada masukan dari masyarakat. Semuanya akan dilibatkan dan memberikan masukan," ujar dia.
Disinggung soal banyaknya politisi yang mendaftarkan diri dalam penjaringan anggota Dewan Komisioner OJK, Sri Mulyani enggan berkomentar banyak. Menurut dia, hal mendasar yang dicari dari sosok para calon adalah berintegritas.
"Yang penting kita cari yang penuh integritas dan Presiden setuju," tukasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaHengki merupakan ASN yang saat ini bertugas di Pemprov DKI Jakarta. Pada jabatan sebelumnya di KPK, ia bertugas sebagai Keamanan Ketertiban di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaPurbaya menilai, jika OJK melakukan pemangkasan dari 1.500 BPR menjadi 1.000 BPR dalam waktu serentak, dia lebih mengkhawatirkan pihak OJK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaSebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaHal itu diungkapkan Dewan Pengawas KPK saat menggelar sidang putusan etik 15 pegawai kluster kelima kasus pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaJukius Tabuni terlibat dalam peristiwa perampasan senjata api anggota Pospol KP3 Udara Polres Puncak pada 1 Februari 2024
Baca SelengkapnyaJokowi membimbing sembilan anggota KPPU mengucapkan sumpah jabatan
Baca Selengkapnya