Lelang 20.000 Ton Beras Disposal, Bulog Tunggu Putusan Kompensasi Pemerintah
Merdeka.com - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) akan melelang 20.000 ton beras stok lama yang sudah tersimpan dan tak tersalurkan lebih dari empat bulan. Beras akan dilelang di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Direktur Utama Bulog, Budi Waseso (Buwas), menjelaskan stok yang dilepaskan tersebut sudah melalui pemeriksaan laboratorium yang direkomendasi Badan Ketahanan Pangan Kementan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 38 Tahun 2018 tentang pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah. Adapun lelang tersebut guna menghindari pemusnahan beras yang mengalami penurunan mutu.
Buwas menjelaskan, mekanisme di atas dapat dilakukan pertama dengan lelang. Nantinya, pemenang lelang yang akan memproses pengalihan fungsi tersebut.
"Akan dilelang terserah mau jadi apa nanti. Misalnya dia lelang mau jadi tepung, ya tapi harus jadi tepung. Lelang jadi pakan ya harus jadi pakan," kata dia, di Kantornya, Jakarta, Selasa (3/12).
Kemudian jika memang tak laik konsumsi maka beras tersebut dapat diolah jadi ethanol. Buwas menegaskan, lelang tersebut baru akan dilakukan jika sudah ada kepastian dari pemerintah untuk membayar selisih tersebut.
"Nanti tunggu Bu Menkeu jika ada kebijakan bahwa negara akan membayar selisihnya (ke Bulog). Hari ini tidak bisa apa-apa. Saya tahu Bu Menkeu sudah menyiapkan ini, hanya keputusannya belum, menunggu rakortas," tuturnya.
Mekanisme Kompensasi Beras Disposa
Karena dijual murah, Buwas menjelaskan pendapatan yang akan diperoleh Bulog tentunya akan sedikit. Oleh karena itu, Bulog akan meminta ganti rugi uang selisih penjualan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan.
"Uangnya untuk Bulog, nanti kita lapor negara uang lelang sekian, dulu belinya dilelang. Nanti kita tinggal minta selisihnya," ujarnya.
Dia memisalkan, ketika beras yang terancam busuk tersebut dijual dengan harga Rp 5.000 per kilogram (kg), sementara HET Rp 7.300, maka selisih Rp 2.300 nya harus diganti pemerintah.
"Karena ini merupakan CBP (Cadangan Beras Pemerintah) maka kita ajukan selisih harga tadi, dengan harga jualnya. Itu sudah ada aturannya. Jadi bukan berarti saya meminta-minta atau mengemis-ngemis juga. Dan semua ini titik akhirnya ada di Menkeu. Kan yang bayar, uangnya, kan ada di Menkeu," ujarnya.
Buwas mengungkapkan Kemenkeu akan segera menghitung anggaran untuk membayar selisih tersebut. "Kemarin Bu Menkeu sudah bilang akan dirapatkan dan dihitung. Tadi ya hitungannya selisih kalau dijual dengan harga murah," ujarnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah melalui Bapanas menugaskan Bulog untuk melaksanakan 2 instrumen utama untuk mengantisipasi gejolak harga beras.
Baca SelengkapnyaPengadaan dari dalam negeri sebanyak kurang lebih 560.000 ton setara gabah per 2 Mei 2014. Angka serapan gabah ini setara 273.000 ton beras.
Baca SelengkapnyaBeras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Khusus di bulan Februari, Bulog sudah mengeluarkan 60 ribu ton beras.
Baca SelengkapnyaTambahan kuota impor ini jadi pelengkap izin impor sebanyak 2 juta ton yang sudah diproses lebih dahulu.
Baca SelengkapnyaBadan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan kenaikan harga beras terjadi akibat defisit di sejumlah sentra produksi.
Baca SelengkapnyaPer 19 Februari, stok beras secara nasional yang dikelola oleh Bulog total ada 1,4 juta ton.
Baca SelengkapnyaBulog juga memiliki kajian tersendiri atas pengadaan beras impor terhadap harga gabah petani di wilayah sentra produksi.
Baca Selengkapnya“Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan,” kata Tom.
Baca Selengkapnya