Larangan Ekspor Nikel jadi Momentum Bangun Industri Baterai Mobil Listrik di RI

Merdeka.com - Pemerintah memastikan larangan ekspor bijih nikel akan tetap dipercepat, yakni mulai tanggal 1 Januari 2020 dari sebelumnya tahun 2022. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 11 tahun 2019.

Langkah strategis ini diambil oleh karena Pemerintah Indonesia tidak ingin kehilangan momentum emas untuk menyambut perkembangan industri kendaraan listrik yang akan marak di masa depan.

Kasubdit Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral Kementerian ESDM, Andri Budhiman Firmanto menjelaskan bahwa percepatan aturan larangan ekspor bijih nikel ini dilakukan demi mengejar momentum pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.

"Momentum seperti ini tidak akan ada dua kali. Jadi ketika momentumnya tepat pemerintah harus antisipasi," kata Andri dalam acara diskusi di Jakarta.

Dikhawatirkan Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk bangun industri baterai nasional jika keran ekspor nikel terus dibuka dan industri baterai kendaraan listrik akan didominasi oleh China. Padahal bahan bakunya tersedia melimpah di Indonesia.

"Kebijakan ini juga memperhatikan jumlah cadangan terbukti dan jaminan pasokan bijih nikel kadar rendah untuk persiapan percepatan industri mobil listrik yang bisa jadi industri masa depan Indonesia," jelas Andri.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki bahan baku nikel terbaik di dunia untuk memproduksi baterai lithium ion yang menjadi industri masa depan. Berdasarkan kajian Kemenko Bidang Kemaritiman, 40 persen dari total biaya manufaktur mobil listrik adalah baterai.

Cadangan nikel di Indonesia saat ini merupakan yang terbesar di dunia, yakni mencapai 23,7 persen dari seluruh cadangan dunia. Namun, karena minimnya temuan cadangan baru dan meningkatnya kebutuhan nikel setelah 2022, cadangan nikel Indonesia diperkirakan bakal menipis dengan cepat. Dengan posisi saat ini, cadangan terbukti nikel Indonesia sebesar 698 juta ton hanya menjamin suplai nikel untuk fasilitas pemurnian hanya selama 7,3 tahun.

Inilah salah satu alasan pemerintah memutuskan untuk memajukan larangan ekspor dua tahun lebih awal untuk melindungi sisa cadangan nikel yang dimiliki Indonesia.

Andri juga menjelaskan bahwa moratorium ekspor nikel ini diyakini tidak akan berdampak signifikan pada neraca perdagangan Indonesia. "Pastinya ada dampak. Tapi tidak sebanding dengan manfaat yang akan Indonesia peroleh ke depan," pungkas Andri

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menjelaskan ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk menyambut langkah strategis demi bangun industri masa depan Indonesia ini.

"Ini merupakan langkah yang maju, namun tetap ada berbagai tantangan yang dihadapi Pemerintah, seperti kepastian hukum baik pada pertambangan atau end user-nya," ujar Tauhid.