Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Lapangan Kerja di RI Terbatas, Moratorium TKI ke Timur Tengah Perlu Dikaji Ulang

Lapangan Kerja di RI Terbatas, Moratorium TKI ke Timur Tengah Perlu Dikaji Ulang Moratorium TKI. merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Chairman of the Board of Trustess IDN-Global, Dino Patti Djalal, meminta pemerintah untuk mengkaji ulang moratorium TKI (tenaga kerja Indonesia) ke Timur Tengah. Ini dia sampaikan dalam acara Kongres Diaspora Indonesia ke-5 (CID-5), di Jakarta, Sabtu (10/8).

"Sudah saatnya kita mengkaji ulang moratorium TKI ke Timur Tengah. Karena sudah terlalu lama," ujar Dino.

"Mau sampai kapan, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Sementara pekerja-pekerja Filipina dan lain sebagainya sudah ke sana," lanjut dia.

Menurut dia, kondisi perekonomian domestik masih belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, peluang bekerja di luar negeri, termasuk ke Timur Tengah harus diberikan.

"Pertumbuhan ekonomi kita 5 persen belum cukup berikan pekerjaan ke seluruh angkatan kerja yang bertambah tiap tahunnya," ungkapnya.

Dia mengakui latar belakang moratorium tersebut tentu terkait dengan adanya masalah yang menimpa para pekerja Indonesia di Timur Tengah. Karena itu, yang perlu dilakukan saat ini adalah memperkuat sistem rekrutmen, sistem monitoring, dan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia.

"Kalau ada masalah kita perbaiki masalah itu, tapi kita tidak tutup peluang orang (moratorium TKI) yang mau kerja di negara lain," tandasnya.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi

Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi

Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
TKN soal Salam 4 Jari: Kenapa Enggak Lima Jari? Dadah Sudah Selesai

TKN soal Salam 4 Jari: Kenapa Enggak Lima Jari? Dadah Sudah Selesai

Gerakan itu sebagai bentuk kepanikan lantaran elektabilitas Prabowo-Gibran terus meningkat.

Baca Selengkapnya
TNI Masih Tunggu Syarat Ini untuk Pindah ke IKN

TNI Masih Tunggu Syarat Ini untuk Pindah ke IKN

Jenderal Bintang Empat TNI tersebut belum bisa menjabarkan waktu pastinya untuk pemindahan prajurit.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
67.955 Prajurit TNI Dikerahkan Amankan Lebaran dan Arus Mudik

67.955 Prajurit TNI Dikerahkan Amankan Lebaran dan Arus Mudik

Pergerakan masyarakat selama libur lebaran tahun ini diprediksi akan mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya
Sejumlah Wilayah Indonesia Alami Pemadaman Listrik, Salah Satunya Tarakan

Sejumlah Wilayah Indonesia Alami Pemadaman Listrik, Salah Satunya Tarakan

PLN mengonfirmasi bahwa kondisi pasokan listrik hari ini di Tarakan memang defisit lantaran beban puncak berada di atas daya pasok.

Baca Selengkapnya
Di Depan Petinggi TNI, Jokowi Curhat Sulitnya Cari Pasokan Beras ke Luar Negeri

Di Depan Petinggi TNI, Jokowi Curhat Sulitnya Cari Pasokan Beras ke Luar Negeri

Jokowi mengatakan kondisi ini disebabkan ketidakpastiaan ekonomo dan konflik geopolitik yang tak kunjung usai.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tetapkan Lima Tersangka Dugaan Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah

Kejagung Tetapkan Lima Tersangka Dugaan Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah

Kelima tersangka tersebut terdiri atas tiga orang pihak swasta dan dua orang mantan direktur di PT Timah Tbk

Baca Selengkapnya
Anies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19

Anies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19

Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya