Merdeka.com - Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan baru saja beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengamat Ekonomi Lana Soelistianingsih mengatakan, stabilitas sistem keuangan di Tanah Air sangat bergantung pada koordinasi kedua lembaga tersebut.

Lana menilai, koordinasi masih menjadi barang langka dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Menurut Lana, BI tidak dapat menjalankan fungsi moneter tanpa informasi dan data tentang industri perbankan lantaran keduanya saling berkaitan.

"Tidak bisa BI bekerja tanpa informasi tentang perbankan. Harus menghindari hal-hal yang membuat BI kehilangan informasi menyangkut kebijakan moneternya. Sharing data, itu akan membantu BI membuat kebijakan moneternya," kata Lana di Hotel Papandayan, Bandung, Sabtu (22/2).

Kendati demikian, Lana menilai peralihan fungsi pengawasan perbankan ke OJK membantu BI lebih fokus dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan inflasi.

Kehadiran OJK juga dinilai membantu dalam hal mengawasi industri keuangan secara keseluruhan lantaran saat ini produk-produk keuangan yang beredar sudah semakin canggih dan variatif dan memunculkan persinggungan antara produk satu sektor keuangan tertentu dengan yang lain.

Lana mencontohkan produk asuransi unit-link. Selain menawarkan perlindungan dari sisi asuransi juga mencakup investasi pasar keuangan. "Evolusi produk keuangan akan semakin merge, menyatu. Spesialisasi berkurang. Dengan pengalihan fungsi pengawasan perbankan ke OJK, membantu BI dalam menjalankan mandat UU lebih fokus," tutur Lana.

Tanpa koordinasi yang baik, pengawasan sistem keuangan di Tanah Air akan terancam dalam kondisi perekonomian yang buruk. Hal ini menurut Lana pernah terjadi di London, di mana koordinasi antar otoritas pengawas sektor keuangan berjalan tersendat, menyebabkan salah satu bank terlambat diselamatkan.

"Waktu itu di London, bank terlambat mendapat penanganan. Akhirnya pengawasan perbankan dikembalikan ke bank sentral," tutup Lana.