Kominfo Dapat Catatan Khusus dari BPK Soal Bahaya Kebocoran Data

Selasa, 24 Mei 2022 15:13 Reporter : Anggun P. Situmorang
Kominfo Dapat Catatan Khusus dari BPK Soal Bahaya Kebocoran Data Teknologi. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan kinerja atas keamanan dan ketahanan siber kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mendukung stabilitas keamanan nasional. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat (IHPS) II tahun 2021, BPK telah menemukan beberapa hal.

"Hasil pemeriksaan menyimpulkan apabila permasalahan pada aspek peraturan dan regulasi (Legal), standardisasi, prosedur, dan protokol (Technical), kelembagaan/organisasi (Organizational), pengembangan kapasitas (Capacity Development), dan kerja sama (Cooperation) tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas tata kelola keamanan dan ketahanan siber dalam rangka mendukung stabilitas keamanan nasional," demikian Laporan BPK pada IHPS II 2021.

BPK melihat Regulasi terkait perlindungan data pribadi dan aturan turunan terkait PSTE dan SPBE belum disusun secara integratif dan memadai, akibatnya perlindungan data pribadi belum menjadi prioritas PSE sehingga rentan kebocoran, pencurian, dan serangan.

Serta pelaksanaan teknis dan operasional PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik masih terhambat.

Kemudian, Standar/prosedur/protokol terkait penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik dan privat belum memadai untuk mencegah terjadinya kebocoran atau pencurian data.

Akibatnya tingkat kepatuhan K/L, pemerintah daerah, dan instansi penyelenggara negara lainnya yang mendaftarkan sistem elektronik yang dikelolanya kepada Kemenkominfo sangat rendah, dan PSE lingkup publik maupun lingkup privat rentan terhadap serangan, kebocoran, dan pencurian data. [azz]

Baca juga:
BPK Temukan 6.011 Permasalahan Senilai Rp31,34 Triliun, Termasuk soal Kartu Prakerja
BPK Temukan Persoalan di Program Penanganan Kemiskinan Pemprov Kepri
KPK Panggil Kepala BPK Jabar Terkait Kasus Suap Ade Yasin
KPK Duga Duit Suap Ade Yasin Berasal dari Patungan SKPD Bogor
KPK Konfirmasi Barang Bukti Hasil Penggeledahan kepada Ade Yasin
Respons KPK soal Ade Yasin Mengaku Dipaksa Tanggung Jawab Perbuatan Anak Buahnya

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini