Keuangan BUMN Karya Tertekan, Pemerintah Diminta Segera Turun Tangan
Merdeka.com - Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu mengingatkan pemerintah untuk ikut turun tangan menyelesaikan masalah yang menggerogoti BUMN karya. Banyak proyek yang tidak layak secara ekonomi akan selesai 2021, sehingga akan membebani perusahaan baik dari sisi operasional maupun utang.
Menurut dia, beban-beban tersebut akan muncul sekaligus. Di sisi lain, dari sisi pendapatan dari awal sudah dinyatakan tidak layak.
"Saya berani mengatakan bahwa penyelesaiannya hanya organik. Mengharapkan dari BUMN agak pesimis, tidak ada jalan lain kecuali pemerintah ikut campur menyelesaikan masalah BUMN konstruksi, karena memang penyebab kerugiannya adalah karena penugasan," jelas Said Didu dalam diskusi Narasi Institute bertajuk "Mencari Jalan Keluar Menggunungnya Utang BUMN Karya" pada Jumat (9/4).
Dia menilai, pemerintah membebani BUMN karya dengan penugasan pembangunan infrastruktur, yang sebenarnya tidak layak secara ekonomi. Hingga akhirnya membebani kinerja perusahaan BUMN.
Jalan keluar dari masalah ini sebenarnya ada dua. Pertama, pemerintah memberikan penyertaan modal negara (PMN) atau yang kedua, menjual proyek ke pihak swasta. Opsi kedua ini dinilai sulit dilakukan.
"Saya tidak yakin ini laku karena saya paham betul biayanya, cost dari BUMN itu jauh lebih mahal daripada biasanya. Di 2011 itu pembiayaan pembangunan tol hanya Rp60 miliar per kilometer (Km), sekarang itu tol yang di luar kota sekitar Rp100 miliar per km, dan di dalam kota Rp150 -200 miliar per Km," tuturnya.
Hadapi Persolan Besar
Melihat kenyataan tersebut, BUMN disebut sedang menghadapi persoalan yang sangat besar. Sumber utamanya adalah adalah euforia pembangunan infrastruktur yang dibebankan kepada BUMN karya.
Kendati demikian, yang perlu diantisipasi sebenarnya bukan hanya BUMN. Melainkan kontraktor yang menjadi mitra pembangunan infrastruktur BUMN.
"BUMN sekarang sakit, tapi penyakit itu sudah disebarkan ke perusahaan-perusahaan swasta. Tidak sedikit sub kontraktor atau kontraktor BUmn sekarang tidak dibayar karena BUMN tidak memiliki cash yang cukup," ungkap Said Didu.
"Coba bayangkan Waskita yang punya bunga utang Rp4 triliun per tahun, saya tidak bisa membayangkan kalau mengharapkan dari jasa konstruksi berat sekali, dari pengelolaan infrastruktur jalan tol, pelabuhan, dan bandara yang dimiliki juga akan menambah kerugian. Jadi saya harap pemerintah betul-betul duduk melihat bahwa ini persoalan yang sebenarnya bukan persoalan BUMN, ini disebabkan penugasan pemerintah terhadap infrastruktur yang sebenarnya tidak layak," tutupnya.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaIndustri pembiayaan diprediksi akan terus meningkat tahun ini.
Baca SelengkapnyaMelalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
Baca SelengkapnyaMayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 2022 ada sekitar 12,71 juta backlog rumah.
Baca SelengkapnyaJokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca Selengkapnya, jadi kita kaji pembangunan bandara di Buleleng, agar muncul titik pertumbuhan ekonomi baru." ujar Gibran
Baca SelengkapnyaDia berharap agar penerus kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu mempertahankan stabilitas ekonomi di Indonesia.
Baca Selengkapnya