Ketua Apindo ke Politisi: Isu Upah Pekerja Jangan Jadikan Bahan Kampanye
Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani. ©2020 Merdeka.com
Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Hariyadi Sukamdani mengingatkan agar politisi tidak menggunakan isu ketenagakerjaan khususnya upah minimum sebagai bahan kampanye.
“Yang kami prihatin sampai hari ini, selalu isu ketenagakerjaan ini khususnya pengupahan dipolitisasi terus, yakin itu terjadi, terutama oleh kepala-kepala daerah yang punya kepentingan tertentu. Itu ada, saya tidak perlu sebutin," kata Hariyadi dalam konferensi Pers Perppu Nomor 2 tahun 2022, di Kantor APINDO, Jakarta, Selasa (3/1).
Bahkan Apindo telah menerima Surat Keputusan Gubernur yang mengatur upah minimum provinsi di luar kewenangannya, karena di dalamnya ada kepentingan politik. Padahal, nyatanya isu ketenagakerjaan tidak ada relevansinya dengan elektabilitas dalam kampanye. Namun, masih saja kerap dilakukan.
"Kemarin kita terima SK Gubernur yang kayak gitu, tiba-tiba dia mengatur di luar kewenangan dia, karena kegiatan politik. Padahal kami selalu mengingatkan isu ketenagakerjaan tidak ada relevansinya dengan elektabilitas, itu sudah kenyataan dan kejadiannya sudah berkali-kali," ungkapnya.
Dia pun menyebutkan salah satu kepala daerah di Jawa Barat yang menggunakan isu Ketenagakerjaan, utamanya terkait upah minimum. Kepala daerah itu dalam kampanyenya menjanjikan upah minimum kabupatennya akan tinggi se-Indonesia, tapi nyatanya dia tidak berhasil.
"Ada salah satu bupati di Jawa Barat, kampanye-nya akan menjadikan upah minimum kabupatennya tertinggi di Indonesia, apakah menang? enggak juga. Dulu juga ada Capres punya kepentingan kaya begini, apakah dia menang capresnya? enggak juga, karena tidak ada kaitannya," ujarnya.
Hariyadi pun menegaskan, agar politisi tidak masuk ke ranah ketenagakerjaan, apalagi menggunakan isu ketenagakerjaan sebagai bahan kampanye. Sebab, hal ini akan merugikan masyarakat.
"Saya selalu ingatkan teman-teman politisi sudah deh jangan masuk ke ranah ini, karena ranah ini begitu diacak-acak, yang rugi itu masyarakat. Teman-teman politis tidak pernah berpikir secara matang, dia pikir isu upah ini akan mendongkrak relevansinya," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com [idr]
Baca juga:
Pesangon di Perppu Cipta Kerja Dapat 9 Kali Gaji, Ini Perbedaannya dengan Aturan Lama
Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Apindo: Mengagetkan Dunia Usaha
Mahfud MD: Kalau Saya Tidak Jadi Menteri Juga akan Kritik Perppu Cipta Kerja
Perppu Ciptaker Dikritik, Mahfud MD: Belum Baca Isinya sudah Berkomentar
Perppu Cipta Kerja, Pekerja Asing Harus Punya Pendamping dari Pekerja Lokal
Advertisement
Topik berita Terkait:
Komentar Pembaca
Be Smart, Read More
-
Menko Luhut: Pemasangan Rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung Telah Selesai
Sekitar 39 Menit yang lalu -
Duduk Perkara Perbedaan Data PPATK dan Kemenkeu soal Transaksi Janggal Rp349 Triliun
Sekitar 1 Jam yang lalu -
Lawan Baju Impor Bekas, 500 Perusahaan Tekstil dari 18 Negara Unjuk Gigi di Jakarta
Sekitar 1 Jam yang lalu -
Mulai Terbongkar, Ini Profil 4 Korporasi yang Terlibat Transaksi Janggal Kemenkeu
Sekitar 1 Jam yang lalu -
THR Diterima Dirjen Pajak Lebih Besar dari Jokowi, Intip Nominalnya di Sini
Sekitar 2 Jam yang lalu -
11 Juta WNI Berlibur ke Luar Negeri, Jokowi: Kita Rem Setengahnya
Sekitar 2 Jam yang lalu -
Kemenkeu: 5 Korporasi Terlibat Transaksi Janggal Kemenkeu Rp349 Triliun
Sekitar 2 Jam yang lalu -
Terungkap, Segini THR Diterima Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin
Sekitar 3 Jam yang lalu -
Rincian Besaran THR dan Gaji ke-13 Diterima PNS, TNI Hingga PPPK
Sekitar 3 Jam yang lalu -
BRI Danareksa Sekuritas Rampungkan Penjamin Emisi Saham & Obligasi Rp80 Triliun
Sekitar 3 Jam yang lalu -
Sekjen Kemenkeu Buka Suara Usai Dituding Berikan Data Salah ke Sri Mulyani
Sekitar 4 Jam yang lalu -
Pemerintah Permudah Izin Usaha UMKM, Kini Bisa Daftar NIB Lewat Ponsel
Sekitar 4 Jam yang lalu -
Ada PNS, TNI hingga Polri Tak Dapat THR & Gaji Ke-13, Ini Sebabnya
Sekitar 5 Jam yang lalu -
Presiden hingga Anggota DPR Dapat THR 2023, Pegawai Honorer Tidak
Sekitar 5 Jam yang lalu -
VIDEO: Pengakuan Pemotor Terobos Mobil Jokowi, Panik & Tak Tahu
Sekitar 40 Menit yang lalu -
Ini Arahan Kapolri Usai Lantik Pejabat Utama Polri
Sekitar 56 Menit yang lalu -
Sosok 2 Polisi Baku Tembak sama KKB Penyerang Penjagaan Tarawih, 'Bak Rusia-Ukraina'
Sekitar 1 Jam yang lalu -
VIDEO: Perintah Langsung, Pemotor Terobos Rombongan Jokowi Dibina Tak Usah Dihukum
Sekitar 1 Jam yang lalu -
Muncul Video Sebut Pengacara Ferdy Sambo Diseret Masuk Penjara, Simak Faktanya
Sekitar 2 Jam yang lalu -
CEK FAKTA: Hoaks Penemuan Tulang Manusia dan Bom di Ruang Rahasia Rumah Ferdy Sambo
Sekitar 3 Hari yang lalu -
VIDEO: "Papa Kangen" Isi Surat Sambo & Putri Candrawathi ke Anak Tercinta
Sekitar 6 Hari yang lalu -
Sepucuk Surat Ferdy Sambo & Putri untuk Si Bungsu yang Ultah, Ada Pesan Haru
Sekitar 1 Minggu yang lalu -
LPSK Cabut Perlindungan Richard Eliezer Buntut Wawancara TV, Ini Kata Pengacara
Sekitar 2 Minggu yang lalu -
Alasan LPSK Cabut Perlindungan Bharada Richard Eliezer
Sekitar 2 Minggu yang lalu -
LPSK Cabut Perlindungan Terhadap Bharada Richard Eliezer
Sekitar 2 Minggu yang lalu -
CEK FAKTA: Hoaks Permintaan Terakhir Sambo Satu Sel dengan Putri Sebelum Dihukum Mati
Sekitar 3 Minggu yang lalu -
TOP NEWS: Harta Miliaran Rafael Terbongkar | LPSK Kecewa Berat Eliezer Langgar Aturan
Sekitar 2 Minggu yang lalu -
LPSK Cabut Perlindungan, Bharada E akan Diperlakukan Seperti Ini oleh Polisi
Sekitar 2 Minggu yang lalu -
VIDEO: Duduk Perkara Hingga LPSK Cabut Perlindungan Buntut Eliezer Wawancara di TV
Sekitar 2 Minggu yang lalu -
Vaksin IndoVac Sudah Bisa Digunakan Sebagai Booster Kedua Masyarakat 18 Tahun ke Atas
Sekitar 3 Minggu yang lalu -
Hoaks, Kemenkes Terbitkan Artikel Pria Tak Vaksinasi Berefek pada Kualitas Sperma
Sekitar 1 Bulan yang lalu -
Jadi Tim Paling Konsisten, PSM Dinilai Sangat Layak Menyabet Gelar Juara BRI Liga 1 2022 / 2023
Sekitar 1 Jam yang lalu -
Advertisement
Advertisement
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami