Kerja sama IEU CEPA matikan usaha sektor perikanan & pertanian

Merdeka.com - Indonesia dan Uni Eropa telah melakukan perundingan putaran ke-2 Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada 24-27 Januari 2017 di Denpasar, Bali. Perundingan bertujuan antara lain untuk membuka pasar untuk berbagai sektor, promosi dan perlindungan bagi investor asing dari negara Uni Eropa dan Indonesia.

Perwakilan Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Martin Hadiwinata menilai Perjanjian Perdagangan bebas Indonesia dan Uni Eropa mendorong eksploitasi usaha perikanan Indonesia. Hal ini yang menyebabkan menurunnya produksi ikan Indonesia.

"EU CEPA membuat kondisi perikanan mengalami pengurangan berkaca dari Afrika memiliki perjanjian kerjasama dengan Eropa dorong impor produk perikanan, over, nelayan tradisonal tidak bisa akses. Dampak akan terjadi apabila Indonesia teruskan perjanjian EU CEPA," ujar Martin, Jakarta, Rabu (1/2).

Sementara itu, Perwakilan dari Serikat Petani Indonesia, Zainal Arifin Fuad mengatakan jika perundingan ini terus terjadi sampai pada tahap perjanjian, hal ini dapat menyingkirkan produk pertanian Indonesia karena masuknya produk-produk pertanian dari Eropa.

"Bukan hanya itu kita juga khawatir hal ini akan mendorong terjadinya perampasan lahan-lahan terkait mudahnya investasi di sumberdaya alam," tutur Zainal.

Menurutnya perampasan lahan yang dikhawatirkan terjadi di kelapa sawit, di mana ini menjadi sektor yang menjanjikan saat perjanjian CEPA ini benar-bener dilakukan.

"Kalau investasi asing meningkat, di sektor sawit sangat tinggi, dengan CEPA membuka investasi asing lebih banyak. Catatan kami pembebesan lahan tinggi, tahun lalu 400 hektar dan kaitan CEPA, sektor perdagangan akan meningkatkan persaingan di Indonesia," jelasnya.

Senada dengan itu Perwakilan Indonesian Aids Coalition Putri Sindi menilai, pasar Uni Eropa tidak tepat untuk sisi peternakan. Di mana, Eropa belum bebas dari penyakit mulut dan kuku.

"Nah, Uni Eropa tidak masuk itu. Indoneisa impor ternak dari Australia dan New Zaeland. Jangan langgar aturan," tegas Putri.

Lebih lanjut, dirinya menilai ada desakan negara Uni Eropa terhadap pemerintah dalam melonggarkan perizinan pada proses perundingan Indonesia-EU CEPA. Perizinan tersebut terkait sertifikasi produk halal.

"Halal pada kemasan produk Eropa bukan dalam konteks sesuatu yang menarik. Jadi diusahkan oleh Uni Eropa dalam perundingan perjanjiannya untuk dilonggarkan," pungkasnya.