Kenaikan Tarif PPN di 2022 Dinilai Imbas dari Membengkaknya Utang Saat Pandemi

Selasa, 11 Mei 2021 15:34 Reporter : Dwi Aditya Putra
Kenaikan Tarif PPN di 2022 Dinilai Imbas dari Membengkaknya Utang Saat Pandemi Ilustrasi ATM dan kartu Kredit. Ilustrasi shutterstock.com

Merdeka.com - Pemerintah berencana menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2022. Kenaikan tarif pajak ini disebut-sebut untuk mendorong target penerimaan negara melalui pajak di tahun depan.

Adapun, sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 7, pemerintah bisa mengatur perubahan tarif paling rendah berada pada angka 5 persen dan paling tinggi 15 persen. Adapun saat ini, tarif PPN berlaku untuk semua produk dan jasa, yakni 10 persen.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad memahami, kenaikan tarif PPN ini menjadi jalan keluar bagi pemerintah melihat adanya beberapa kebutuhan. Kenaikan ini juga untuk merespon defisit anggaran dan total utang pemerintah pada 2021 yang melebar.

"Ada satu kebutuhan pemerintah melihat bahwa defisit anggaran sudah besar sekali dan total utang pemerintah itu sampai 2021 tembus di atas 41 dari PDB bahkan hampir 42 persen dari PDB," ujarnya dalam sebuah diskusi virtual bertajuk PPN 15 Persen, Perlukan di Masa Pandemi?, Selasa (11/5).

Baca Selanjutnya: Tekan Rasio Utang Terhadap PDB...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini