Kementerian PUPR Sasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah Miliki Rumah
Merdeka.com - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Eko D Heripoerwanto menyebut bahwa sektor properti menjadi sektor yang bisa diandalkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Sektor properti selalu dianggap menjadi leading sektor baik pada saat ini maupun masa akan datang. Maksudnya saat ini adalah masa pandemi covid-19, dan masa yang akan datang di mana new normal benar-benar berjalan," kata Eko dalam diskusi virtual terkait Proyeksi Arah Properti 2021, Rabu (24/2).
Dia menyebut, sektor perumahan atau properti sebagai salah satu sektor yang penting karena mampu menarik dan mendorong kegiatan di berbagai sektor ekonomi, mulai dari sektor jasa, bahan bangunan, hingga mempengaruhi sektor keuangan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta lapangan pekerjaan. Namun demikian, sektor perumahan ini cukup terdampak pandemi Covid-19.
"Begitu pula saat pandemi Covid-19 salah satu sektor yang terdampak adalah sektor perumahan," katanya.
Maka, fokus Kementerian PUPR saat ini adalah memberikan kemudahan dan pembiayaan perumahan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sebab, para pengembang ketika mengadakan pameran, mereka hanya menyasar masyarakat golongan menengah ke atas.
"Biasanya kalau untuk masyarakat berpenghasilan rendah para pengembang tidak memerlukan forum untuk melakukan pameran baik secara fisik maupun virtual, karena demand dari masyarakat berpenghasilan rendah ini cukup tinggi, jauh lebih besar dari pada supply nya," kata Eko.
Dengan demikian Kementerian PUPR terus berupaya mempercepat penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut.
Di mana hal itu sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) yakni melonggarkan Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) 100 persen untuk kredit properti. Itu berarti, seluruh dana untuk mengambil kredit pemilikan rumah (KPR) ditanggung 100 persen oleh bank, alias tak perlu membayar uang muka atau down payment (DP) 0 persen.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 2022 ada sekitar 12,71 juta backlog rumah.
Baca SelengkapnyaSiapa sangka, rumah sederhana ini bisa dihuni puluhan keluarga.
Baca SelengkapnyaAda bangunan megah nan mewah di perkampungan Madura. Bangunan berlantai dua itu menelan biaya hingga miliaran rupiah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kebutuhan makan para pengungsi yang berada di pedesaan cukup memprihatinkan lantaran ketiadaan dapur umum.
Baca SelengkapnyaRembuk Pemuda merupakan gerakan kepemudaan nasional yang diinisiasi Aidil Pananrang.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengklaim proyek pembangunan IKN menggunakan material ramah lingkungan.
Baca SelengkapnyaPembangunan rumah dinas untuk Menteri PUPR sudah selesai dengan fasilitas standar, seperti kamar tidur, dapur, ruang tamu dan ruang rapat.
Baca SelengkapnyaProgres pembangunan keseluruhan rumah menteri di IKN berkisar 78 persen.
Baca SelengkapnyaHarapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca Selengkapnya