Kementerian PUPR Realokasi Anggaran Rp24,5 Triliun Perangi Covid-19
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan virus corona (Covid-19). Dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR Tahun 2020 yang sebesar Rp 120 triliun, instansi akan melakukan realokasi anggaran Rp24,53 triliun.
"Kami ditugasi oleh Menteri Keuangan untuk merelokasi Rp24,53 triliun dari anggaran 2020 Kementerian PUPR yang sebesar Rp120 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sesi teleconference, Selasa (7/4).
Menteri Basuki menjelaskan, penghematan anggaran sebesar Rp24,53 triliun tersebut bersumber dari lima pos. Pertama, optimalisasi kegiatan non-fisik yang masih bisa ditunda atau dihemat.
"Kemudian, penghematan alokasi perjalanan dinas dan paket meeting itu dipotong sebesar 50 persen dari sisa anggaran yang belum terserap pada Tahun Anggaran 2020," terangnya.
Selanjutnya, pembatalan paket-paket kontraktual yang belum lelang semisal bendungan, rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada paket kegiatan tahun jamak (Multi Years Contract/MYC), dan mengubah paket-paket Single Year Contract di Tahun Anggaran 2020 menjadi paket tahun jamak (MYC), termasuk paket-paket kontraktual kurang dari Rp 100 miliar.
Bangun Rumah Sakit
Selain itu, Kementerian PUPR juga akan menerapkan refocusing kegiatan sebesar Rp1,66 triliun. Dana tersebut dipakai untuk berbagai kegiatan pencegahan wabah Covid-19, seperti pembangunan Rumah Sakit (RS) Corona di Pulau Galang dan Wisma Atlet Kemayoran.
"Untuk refocusing kegiatan, pertama untuk menangani fasilitas infrastruktur Covid-19, yaitu membangun fasilitas penampungan observasi di Pulau Galang serta kelengkapannya sebesar Rp400 miliar. Lalu merenovasi RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran sebesar Rp160 miliar," paparnya.
Dana tersebut dimanfaatkan untuk penambahan 4.000 lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) serta penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) 4 persen sebesar Rp978 miliar.
"Kami juga membeli resin dari para petani yang diwadahi untuk bahan campuran dengan cat pembangunan marka jalan sebesar Rp25 miliar untuk produksi 800 ton," ucap Menteri Basuki.
"Kemudian pembelian karet petani sebagai bahan campuran aspal karet sebesar Rp 100 miliar. dengan totalnya sekitar rp 1,62 triliun itu kami refocusing dari PUPR," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Naikkan Tukin Pegawai Kementerian PUPR, Menteri Basuki Tertinggi Kantongi Rp62 Juta per Bulan
Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR
Baca SelengkapnyaCara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Mekanisme Penebusan Hanya Pakai KTP
Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.
Baca SelengkapnyaDPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024
Korlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Siapkan Anggaran Rp11,2 Triliun untuk BLT Pangan Periode Januari-Maret 2024
BLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Minta Sri Mulyani Segera Tambah Anggaran Pupuk Subsidi Rp14 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaIni Tugas 'Lurah' dan 'Korting' dalam Praktik Pungli hingga Rp6,3 Miliar di Rutan KPK
Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur menyebut kasus pungli tersebut telah terencana sejak tahun 2019 lalu yang dilaksanakan secara terstruktur.
Baca Selengkapnya