Kementerian ESDM Lelang Tiga Wilayah Kerja Panas Bumi Awal 2026, WKP Ungaran Prioritas Swasta

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk melelang tiga Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) pada awal tahun 2026 mendatang. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Salah satu WKP yang akan dilelang adalah Gunung Ungaran, yang sebelumnya berada di bawah pengelolaan PT PLN (Persero).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan informasi ini di Kantor Kementerian ESDM Jakarta. Penawaran WKP ini bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan potensi panas bumi nasional. Keputusan ini juga melibatkan arahan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait WKP Gunung Ungaran.

Proses lelang ini sejatinya telah direncanakan sejak dua tahun lalu untuk dua WKP, namun mengalami penundaan karena berbagai kelengkapan dokumen. Kini, dengan penambahan satu WKP bekas PLN, total tiga WKP akan ditawarkan kepada investor swasta untuk dikembangkan lebih lanjut.

Tiga Wilayah Kerja Panas Bumi yang akan ditawarkan pada awal 2026 memiliki potensi signifikan untuk mendukung bauran energi nasional. Dua dari WKP tersebut seharusnya sudah dilelang pada tahun 2025, namun prosesnya tertunda. WKP tersebut meliputi Telaga Ranu di Maluku Utara, Songgoriti di Jawa Timur, dan Danau Ranau di Sumatera Selatan.

Masing-masing WKP ini diperkirakan memiliki potensi cadangan setrum hingga 40 megawatt (MW). Penundaan lelang dari tahun sebelumnya disebabkan oleh banyaknya dokumen yang perlu disiapkan dan diurus secara administratif. Pemerintah berupaya memastikan semua persyaratan terpenuhi sebelum penawaran dibuka.

Dengan potensi yang besar, diharapkan lelang ini dapat menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam pengembangan energi panas bumi. Pemanfaatan sumber daya ini sangat penting untuk mencapai target bauran energi terbarukan Indonesia. Kesiapan dokumen menjadi kunci kelancaran proses lelang ke depannya.

Salah satu WKP yang menjadi sorotan dalam rencana lelang ini adalah Gunung Ungaran, yang memiliki sejarah kepemilikan oleh PT PLN (Persero). WKP ini sebelumnya dicabut hak pengelolaannya oleh Kementerian ESDM pada kuartal II-2025 karena tidak digarap secara optimal. Keputusan pencabutan ini menjadi dasar untuk membuka peluang bagi pihak swasta.

Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara tegas memutuskan untuk tidak mengembalikan WKP tersebut kepada PLN. Sebaliknya, WKP Gunung Ungaran akan dibuka untuk dilelang kepada investor swasta. Tujuannya adalah agar pengembangan potensi panas bumi di wilayah tersebut dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Strategi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemanfaatan sumber energi terbarukan. Dengan melibatkan sektor swasta, diharapkan investasi dan teknologi dapat masuk lebih cepat. Hal ini krusial untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Di tengah rencana lelang WKP, Kementerian ESDM juga mencatat capaian positif dalam bauran energi baru dan terbarukan (EBT) untuk sektor ketenagalistrikan. Data menunjukkan bahwa bauran EBT telah mencapai 16,3 persen, melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) sebesar 15,9 persen. Ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam transisi energi.

Namun, jika dihitung secara keseluruhan, termasuk penerapan biodiesel dan sumber EBT lainnya, bauran EBT nasional tercatat sebesar 15,75 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,1 persen apabila dibandingkan dengan bauran EBT pada tahun 2024 yang sebesar 14,65 persen. Peningkatan ini adalah indikator positif upaya pemerintah.

Pencapaian ini menjadi motivasi tambahan bagi pemerintah untuk terus mendorong proyek-proyek EBT, termasuk lelang WKP panas bumi. Pengembangan panas bumi merupakan salah satu pilar utama dalam mencapai target bauran energi yang lebih ambisius di masa depan. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta, menjadi kunci keberhasilan.

Sumber: AntaraNews