Kementan diminta perbaiki data produksi pangan cegah polemik soal impor
Merdeka.com - Direktur Centre For Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengimbau agar Kementerian Pertanian melakukan evaluasi kinerja. Hal ini terkait polemik impor beras akibat tidak adanya data produksi yang memadai.
Menurutnya, persoalan impor beras ini juga diikuti oleh klaim swasembada pangan, pengadaan lahan yang memadai, maupun ketersediaan bibit yang nyatanya tidak sesuai harapan karena koordinasi yang tidak memadai.
"Padahal perlu informasi yang akurat dan valid terkait ketersediaan beras. Harus akurat, jika tidak berarti kinerjanya jelek," kata Uchok dikutip dari Antara, Senin (19/2).
Uchok melihat belum ada program Kementerian Pertanian yang berjalan dengan baik, karena tidak terealisasi sesuai dengan target dan tujuan untuk memakmurkan petani. "Kementan juga perlu mengklarifikasi masalah pengadaan benih, lahan maupun pestisida sesuai audit BPK. BPK harus membawa ke ranah hukum kalau tidak ditanggapi," ujar Uchok.
Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menambahkan janji swasembada pangan belum sepenuhnya terpenuhi, karena kebutuhan pangan masih dipenuhi melalui impor. Menurutnya, salah satu faktor yang menjadi penyebab kesulitan mencapai swasembada adalah karena minimnya koordinasi Kementerian Pertanian dengan kementerian lainnya.
"Koordinasi kebutuhan pangan Kementan dengan kementerian lain masih berantakan," kata politisi Partai Gerindra ini.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kenaikan suhu dapat mempengaruhi produktivitas tanaman pangan.
Baca SelengkapnyaProduksi kentang di Modoinding Minahasa Selatan, mengalami kenaikan signifikan hingga 55 persen dari awalnya 9,9 ton per Hektare (Ha) menjadi 15,8 ton/Ha.
Baca SelengkapnyaKoalisi menjadi faktor penentu dalam membentuk pemerintahan yang kuat dan berkelanjutan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, pertanian merupakan salah satu sektor yang memerlukan perhatian khusus.
Baca SelengkapnyaSaat ini, Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas jagung dan padi.
Baca SelengkapnyaDalam tugasnya Kemendag akan mengeluarkan persetujuan impor. Kemudian, Bapanas bertugas untuk memberikan penugasan impor tersebut.
Baca SelengkapnyaHarapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah ingin memastikan agar masyarakat tidak melakukan hal ini setibanya pulang dari luar negeri dengan barang impor.
Baca Selengkapnya