LIVE

KemenPAN-RB: Tak Ada Pemecatan Pegawai Honorer dan Pendapatannya Tidak Berkurang

Saat ini jumlahnya sudah membengkak hingga 2,3 juta orang di seluruh Indonesia.

20230727
KemenPAN-RB: Tak Ada Pemecatan Pegawai Honorer dan Pendapatannya Tidak Berkurang
KemenPAN-RB: Tak Ada Pemecatan Pegawai Honorer dan Pendapatannya Tidak Berkurang (merdeka.com)

Saat ini jumlahnya sudah membengkak hingga 2,3 juta orang di seluruh Indonesia.

KemenPAN-RB: Tak Ada Pemecatan Pegawai Honorer dan Pendapatannya Tidak Berkurang

KemenPAN-RB: Tak Ada Pemecatan Pegawai Honorer dan Pendapatannya Tidak Berkurang

KemenPAN-RB:
Tak Ada Pemecatan Pegawai Honorer dan Pendapatannya Tidak Berkurang

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah melakukan uji publik revisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Ada tujuh kluster yang menjadi pembahasan dalam revisi UU.

Salah salah satu yang dibahas terkait penyelesaian tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemerintah dan DPR terus mengintensifkan pembahasan penyelesaian tenaga non ASN atau honorer.

Saat ini jumlahnya sudah membengkak hingga 2,3 juta orang di seluruh Indonesia.

Untuk itu, tenaga honorer tersebut akan diaudit secara paralel oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama-sama Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian PANRB, Alex Denni mengatakan ada beberapa prinsip dalam menyelesaikan masalah ini.

Pertama, dia menyakinkan tidak boleh ada pemberhentian massal.

Mengingat kebutuhan pegawai non ASN yang semula hanya 400 ribu, kini bengkak menjadi 2,3 juta orang.

KemenPAN-RB: Tak Ada Pemecatan Pegawai Honorer dan Pendapatannya Tidak Berkurang
KemenPAN-RB: Tak Ada Pemecatan Pegawai Honorer dan Pendapatannya Tidak Berkurang

"2,3 juta non ASN ini kita selamatkan dan amankan dulu agar bisa terus bekerja," kata Alex dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (27/7).

Alex mengatakan secara paralel pegawai honorer ini didorong menjadi ASN secara bertahap.

Salah satunya lewat rekrutmen ASN.

"Misalnya para rekrutmen tahun 2023 ini yang akan segera dibuka, dan rekrutmen tahun-tahun berikutnya," kata Alex.

Kedua, skema yang dijalankan harus memastikan pendapatan honorer tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini.

Ketiga, memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah.

Merdeka.com

KemenPAN-RB: Tak Ada Pemecatan Pegawai Honorer dan Pendapatannya Tidak Berkurang

"Misalnya ada tenaga non ASN yang jenis keahlian dan kebutuhan instansinya diperlukan pada waktu yang bisa disepakati bersama," kata Alex.

"Ini menguntungkan pegawai yang bersangkutan, karena dia mendapatkan pendapatan yang adil. Tentu tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini," tambahnya.

KemenPAN-RB: Tak Ada Pemecatan Pegawai Honorer dan Pendapatannya Tidak Berkurang

Sebagai informasi, Kementerian PANRB saat ini sedang melakukan uji publik terhadap revisi UU ASN.

Alex mengatakan UU ini direvisi untuk menciptakan organisasi pemerintah yang lincah dan berujung pada kesejahteraan ASN.

Adapun tujuh kluster yang menjadi fokus dalam revisi UU ASN, terdiri dari pembahasan terkait Komisi ASN, penetapan kebutuhan PNS dan PPPK, kesejahteraan PPPK.

Lalu pengurangan ASN akibat perampingan organisasi, penyelesaian tenaga non-ASN, dan digitalisasi manajemen ASN, serta ASN di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

"Harapannya revisi undang-undang ini bisa menciptakan ASN yang profesional serta organisasi pemerintah yang lebih lincah mengikuti dinamika global," kata Alex mengakhiri.
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Anisyah Al Faqir
Editor Anisyah Al Faqir
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Fakta Baru Perilaku Koruptor di Indonesia, Makin Mengkhawatirkan

{{caption}}
Orang Tua Siswi Sekolah Rakyat Menangis di Hadapan Prabowo

{{caption}}
Bertemu Prabowo, Siswa Sekolah Rakyat Curhat Pernah Dibully hingga Tak Mau Sekolah

{{caption}}
Cita-Cita Siswa Sekolah Rakyat Ingin jadi Menteri Pendidikan

{{caption}}
Prabowo Beri Arahan Khusus ke Seskab Teddy soal Sekolah Rakyat

{{caption}}
Prabowo: Banyak Orang Berhasil Berasal dari Keluarga Miskin

Topik Terkait
{{caption}}
Pemerintah Bakal Angkat 1,7 Juta Honorer Jadi ASN, Begini Caranya

Hasil kesepakatan dengan DPR, Pemerintah akan mengangkat 1,7 tenaga honorer menjadi ASN.

Tenaga Honorer
{{caption}}
Menteri Anas dan Komisi II DPR Kembali Rumuskan Nasib Tenaga Honorer di Tahun 2024

Anas mengatakan rapat kerja dengan DPR membahas penataan tenaga non-ASN atau honorer.

Honorer
{{caption}}
Aturan Turunan UU ASN Dikebut, Dipastikan Tak Ada PHK dan Penurunan Penghasilan Tenaga Honorer

Pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penanganan tenaga non-ASN atau honorer.

Honorer
{{caption}}
Tenaga Honorer Bakal Diangkat Jadi PPPK Tanpa Tes, Begini Skema Disiapkan Pemerintah

Jika data tersebut lolos validasi, maka nantinya nama tenaga honorer akan masuk ke dalam platform khusus untuk dipantau kinerjanya.

Honorer
{{caption}}
Jumlah Tenaga Honorer Diprediksi Masih Tersisa 1,6 Juta di 2024, Bakal Diangkat Jadi PPPK?

Terdapat sejumlah langkah arah kebijakan pemerintah terkait penataan tenaga non-ASN.

UU ASN
{{caption}}
Tiga Rencana Pemerintah Selesaikan Masalah Tenaga Honorer, Termasuk Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu

Abdullah Azwar Anas mengungkapkan ada tiga rencana kebijakan dalam penataan tenaga non ASN atau tenaga honorer di Indonesia..

Honorer
{{caption}}
UU ASN Disahkan, Pemerintah Jamin Tak Ada PHK Massal dalam Penanganan Honorer

Pemerintah dan DPR tengah membahas aturan turunan dari UU ASN.

UU ASN
{{caption}}
UU ASN Disahkan, Tak Ada Lagi Kesenjangan Honorer dengan PNS dan PPPK

Kehadiran UU ASN secara keseluruhan telah menjawab tujuh klaster masalah utama di lingkungan KemenPAN-RB.

Honorer
{{caption}}
UU ASN Akhirnya Disahkan, Nasib Honorer Jadi Isu Krusial

Ada perluasan skema dan mekanisme kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Honorer
{{caption}}
DPR Pastikan Tidak Ada Pemecatan Tenaga Honorer

PPPK Paruh Waktu ini yang nantinya akan menjadi solusi terkait kejelasan status bagi para honorer.

Tenaga Honorer
{{caption}}
Ternyata, Ini Alasan Pemerintah Tak Jadi Hapus 2,3 Juta Tenaga Honorer Pada 28 November 2023

Azwar Anas telah berkirim surat kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer untuk 2024.

Honorer
{{caption}}
Jokowi Minta Tak Ada PHK Massal dan Pengurangan Pendapatan Tenaga Honorer

Permintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.

Presiden Jokowi
{{caption}}
Mulai MPASI, Ini Alasan Sebaiknya Tidak Menambahi Gula dan Garam pada Makanan Bayi

MPASI pada bayi tidak boleh ditambahi gula dan garam hingga usia 1 tahun.

20230727
{{caption}}
Tempat Suci Berusia Ribuan Tahun di Kaki Gunung Salak, Tak Jauh dari Bogor

Beberapa situs dari era megalitikum ditemukan di sini. Kebudayaan seperti apa yang pernah hidup di sini ribuan tahun lalu?

20230727
{{caption}}
Jenderal Kopassus Ungkap Bagi Pasukan Elite Satu Peluru Harus Satu Nyawa

Pasukan Elite harus jago menembak. Tapi dalam pertempuran, ada hal yang lebih penting. Apa itu?

20230727
{{caption}}
PPP Tegaskan Ganjar Capres, Tak Ada Opsi Jadi Cawapres

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan, tidak ada opsi mengubah Ganjar Pranowo sebagai cawapres.

20230727
{{caption}}
Kronologi Tawuran Dua Pelajar Berjung KJP Dicabut Heru Budi

Dua KJP dicabut itu milik siswa yang terlibat tawuran pada 12 Maret dan 16 Juli di Johar Baru, Jakarta Pusat.

20230727
{{caption}}
Polri Belum Deteksi Keberadaan Harun Masiku di Kamboja

Tidak terdeteksinya Harun Masiku di Kamboja berdasarkan hasil koordinasi dengan interpol yang dilakukan Divhubinter Mabes Polri.

20230727
{{caption}}
Dilema Krisis Fiskal Daerah: 9.449 Honorer NTB Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu, Bagaimana Nasib Ribuan Lainnya?

Krisis fiskal daerah menyempit, ribuan honorer di NTB menghadapi ketidakpastian. Simak bagaimana pemerintah daerah menata harapan honorer melalui skema PPPK paruh waktu yang baru.

anggaran daerah
{{caption}}
Tahukah Anda? BLUD Puskesmas Temanggung Gelar Aksi Sosial Cek Kesehatan Gratis, Targetkan Ratusan Peserta!

BLUD Puskesmas Temanggung sukses gelar Aksi Sosial Cek Kesehatan Gratis di CFD, tawarkan pemeriksaan lengkap. Siapa sangka ada cerita di balik aksi mulia ini?

aksi sosial
{{caption}}
Terungkap! Fakta di Balik Pemotongan Honor Non-ASN Maros, Disdik Ungkap Aturan Kemendikdasmen

Pemotongan honor non-ASN di Maros menjadi sorotan. Apa sebenarnya yang menyebabkan honor mereka berkurang drastis? Disdik Maros beri penjelasan terkait aturan Kemendikdasmen.

dampak kebijakan
{{caption}}
Gebrak Meja DPR, Perih Jerit Tangis Guru Honorer Curhat Minta Wakil Rakyat Bantu Perjuangkan Nasib

Jerit tangis guru honorer yang curhat minta kesejahteraan.

bantuan upah guru honorer
{{caption}}
Aturan Resmi Terbit, Ini Syarat Buruh Bisa Dapat Bantuan Upah Rp300.000 per Bulan dari Pemerintah

Bantuan subsidi upah diberikan kepada 17,3 juta pekerja/buruh yang memiliki gaji dibawah Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum.

bantuan subsidi upah
{{caption}}
Bantuan Subsidi Upah Rp150.000 per Bulan untuk Guru Honorer dan Pekerja Cair 5 Juni

Bantuan ini menyasar 17 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sesuai dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP.

bantuan subsidi upah