Merdeka.com - Kementerian Keuangan meluncurkan portal data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna membantu dalam pengambil kebijakan dan pemantauan pelaksanaan APBN yang diminta oleh Presiden Jokowi.

"Ini sudah dimulai oleh DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) dan DJPK(Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan). Misalnya di Sumatera bisa dilihat berapa anggaran K/L nya berapa, anggaran transfernya, berapa jumlah penduduk miskinnya dan lain-lain," kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Jakarta, Rabu (22/11).

Nantinya, pihaknya akan mengumpulkan data realisasi APBN dari tahun 2016 hingga saat ini, kemudian digabungkan dengan APBN dan APBD 2018.

"Di DJPB (Direktorat Jenderal Pembendaharaan) akan lebih dipantau dari pagu yang sudah ada. Kemudian kita akan masukan data base 2018 apa yang direncanakan kementerian dan lembaga Pemda di masing-masing provinsi hingga Kabupaten kota," jelasnya.

Tak hanya untuk pemantauan anggaran, portal ini juga bisa memantau perkembangan pembangunan, inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah. Meski demikian, harus dilakukan penyempurnaan lebih lanjut terhadap portal ini agar fungsi tersebut bisa dijalankan.

"Jadi misalnya di satu kabupaten atau provinsi jadi bukan hanya melihat budget nya tapi juga pengen melihat pembangunan dia, termasuk apa yang dilakukan di dalam APBN di tahun berjalan termasuk di pelaksanaan berikutnya," terang Askolani.