Kemenkeu klaim paket kebijakan penyelamatan ekonomi sudah lengkap
Merdeka.com - Beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan paket kebijakan penyelamatan ekonomi tahap I. Isinya lebih banyak soal deregulasi atau penyederhanaan aturan-aturan yang selama ini menghambat perkembangan sektor industri dan investasi. Paket kebijakan ini dinilai sudah lengkap. Sebab, sudah mencakup semua aspek mulai dari fiskal, riil, sampai soal kepastian hukum.
Staf Khusus Kementerian Keuangan Arif Budimanta mengatakan, ada tiga tujuan di balik paket kebijakan ekonomi. Pertama, memperkuat likuiditas. Dalam hal ini melalui kebijakan moneter dan fiskal yang menjadi kewenangan penuh Bank Indonesia dengan langkah-langkah operasi moneter, stabilitas nilai tukar dan menjaga inflasi, serta kebijakan menurunkan suku bunga yang selama ini menjadi persoalan utama pengusaha, terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Persoalan pengusaha, utamanya UMKM, suku bunga yang tinggi. Pemerintah take over subsidi suku bunga kita di 2015, 2016 juga. Suku bunga (KUR) dua digit itu tumbuh 12 persen. Tahun depan suku bunga UMKM 9 persen," ujarnya di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (12/9).
Tujuan kedua, untuk sektor riil melalui reformasi struktural tiga instrumen. Antara lain deregulasi yang mencakup merasionalisasi peraturan dengan cara menghilangkan duplikasi, redudansi atau regulasi-regulasi yang tidak relevan.
"Keselarasan antar peraturan. Debirokratisasi, PTSP, SOP, SLA yang tegas. Setelah debirokrasi penegak hukum dan kepastian usaha," jelas dia.
Tujuan ketiga, penegakan hukum dan kepastian usaha. Paket kebijakan ekonomi dipersiapkan dalam satu metode partisipatif yang melibatkan stakeholder. Sehingga, implementasi dan monitoring diharapkan ada partisipasi dari stakeholders dan banyak pihak.
"Diperlukan kerja sama bukan hanya dengan kepala daerah. Camat, kepala desa dan aparatur penegakan hukum. Governance-nya juga tetap terjaga," ungkapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
10 Sertipikat dibagikan secara door to door oleh Hadi Tjahjanto dan 30 sertipikat lainnya dibagikan secara ngariung.
Baca SelengkapnyaMayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaKabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penerapan pasal tembakau pada RPP Kesehatan akan menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan hingga Rp52,08 triliun.
Baca SelengkapnyaPenting bagi setiap individu dan keluarga untuk memastikan mereka dilindungi secara memadai dengan asuransi jiwa seumur hidup.
Baca SelengkapnyaBea Cukai terus menjaga optimalisasi penerimaan negara serta meningkatkan kinerja pelayanan
Baca SelengkapnyaMelalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaDiharapkan setiap TPAKD dapat memiliki unit-unit Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan yang tersebar, terdekat, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaRincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Selengkapnya