Kemendag dorong penghapusan bea masuk kakao

Merdeka.com - Kementerian Perdagangan berkukuh akan menghapus bea masuk kakao guna mendukung pengembangan industri penghasil coklat berkualitas ekspor. Dengan demikian, Indonesia tak melulu dikenal sebagai negara penjual biji kakao.

Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di kantornya, Jakarta, Rabu (2/4). 

"Kita yang mau ubah hanya bea masuk untuk biji kakao penunjang industri. Itu yang akan kita bicarakan dengan BKPM, sudah didapatkan formatnya," ujarnya. 

Saat ini, bea masuk Kakao 5 persen sangat memberatkan pelaku industri. Di sisi lain, rendahnya produksi kakao nasional memaksa pelaku industri mengimpor 120 ribu ton per bulan.

"Idenya kita ingin memurahkan kakao, agar kapasitas nasional yang miss 120.000 ton terisi oleh biji kakao impor. Agar Indonesia jadi eksportir industri kakao, baik di setengah jadi ataupun barang jadi," kata Lutfi.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan dari 770 ribu ton produksi kakao per tahun, 250 ribu ton diantaranya rusak karena hama, atau faktor lainnya. Daya saing industri cokelat semakin rendah lantaran ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Hingga 2015, Kementerian Pertanian menaksir produksi kakao nasional bisa mencapai 900 ribu ton. Di sisi lain, kapasitas terpasang industri pengolahan kakao di Tanah Air baru mencapai 850.000 ton tahun lalu.

Ini membuat penghapusan bea masuk diyakini tak akan merugikan petani kakao. Asosiasi industri pengolahan cokelat sejak lama meminta adanya penghapusan bea masuk. 

Soalnya, produksi melorot akibat menuanya tanaman kakao di sentra-sentra utama seperti Sulawesi. Pada 2009, produktivitas kakao masih sekitar 822 kilogram per hektar, melorot menjadi 739 kg per hektar pada 2012.