Kekurangan paket kebijakan ekonomi ala Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo secara resmi sudah melansir paket kebijakan penyelamatan ekonomi tahap I atau dikenal Paket September I. Umumnya berisi deregulasi alias pemangkasan aturan yang selama ini menghambat kinerja sektor industri dan investasi.

Dengan kebijakan ini pemerintah berharap bisa menggairahkan laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Ada sekitar 154 peraturan yang dikaji pemerintah dan sudah diselesaikan 134 aturan.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, penyederhanaan aturan-aturan itu berkaitan erat dengan perluasan dan pembukaan peluang investasi. Ada pula yang sifatnya pengembangan sektor industri, perdagangan, logistik, pengadaan bahan baku terutama untuk perikanan, hasil hutan, dan barang tambang.

Sejumlah pihak baik pengamat ekonomi, pelaku pasar, pengusaha, hingga politisi angkat bicara soal paket kebijakan penyelamatan ekonomi. Umumnya mereka menagih implementasi dari kebijakan itu.

Darmin menanggapi santai. "Memang banyak komentar yang menyatakan, yang penting implementasinya. Itu sebenarnya komentar standar setiap kebijakan dikeluarkan. Tapi kita pertimbangkannya dengan sungguh-sungguh," ungkap Darmin.

Kalangan dunia usaha menilai kekurangan dari paket kebijakan September I. Merdeka.com mencatatnya. Berikut paparannya.

Tak ada penurunan harga BBM dan listrik

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah menyelamatkan dunia usaha dalam negeri dari kebangkrutan. Setidaknya dengan memberikan stimulus tepat bagi sektor industri. Deregulasi dalam paket kebijakan ekonomi September I belum cukup.

Wakil Ketua Umum Kadin Suryani SF Motik menuturkan, pengusaha dalam negeri banyak terbebani biaya produksi yang tinggi, tarif listrik dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Karena itu pengusaha berharap pemerintah menurunkan tarif listrik dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pengusaha meyakini, dengan penurunan tarif listrik dan harga BBM akan menolong industri sekaligus mendorong daya beli masyarakat. Sehingga menciptakan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Mudah-mudahan paket kebijakan yang kedua nanti berisi penurunan tarif listrik dan harga BBM," jelas dia.

Yang dibutuhkan jangka pendek

Kadin menunggu khasiat paket kebijakan yang banyak berisi deregulasi ini. Apalagi dijanjikan memberikan kemudahan yang diperlukan bagi dunia usaha dalam merespons situasi sulit yang dihadapi saat ini.

Sesungguhnya, yang dibutuhkan saat ini adalah perumusan kebijakan jangka pendek sebagai obat penyelamat ekonomi nasional. Paket kebijakan ala Jokowi ini dianggap jangka menengah.

"Langkah selanjutnya Pemerintah diharapkan segera bergerak cepat mengimplementasikan paket kebijakan tersebut dengan mengajak dunia usaha untuk merespon secara tepat dan cepat situasi ekonomi saat ini melalui perumusan kebijakan jangka pendek yang diperlukan dunia usaha," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial, Rosan P. Roeslani.

Belum sentuh tiga sektor industri

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial mengapresiasi Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I yang belum lama dirilis pemerintah. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial, Rosan P. Roeslani menuturkan, ada tiga sektor Industri yang belum mendapatkan penekanan di paket kebijakan ini, yakni industri berbasis agribisnis, industri berbasis komoditas, dan industri berbasis maritim.

"Tanpa membangkitkan kembali industri, khususnya di sektor agrikultur dan maritim, maka petani, peternak dan nelayan tidak akan berdaya dan tidak pernah sejahtera. Karena nasib mereka dikendalikan pedagang besar dan tengkulak. Padahal mereka yang berproduksi. Kalau ini dibiarkan, maka struktur ekonomi kita tidak produktif, melainkan eksploitatif," jelas dia.

Rawan dimainkan mafia

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendukung upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memasukkan agenda percepatan ekonomi nelayan ke dalam paket ekonomi tahap I. Dalam paket kebijakan tahap I terdapat 5 instrumen di mana terdapat poin soal program konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk nelayan. Namun, ada kelemahan dalam paket tersebut terkait akurasi data nelayan.

Dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konversi BBM ke BBG untuk nelayan akan diberikan converter kit atau alat konversi sebanyak 600.000 kapal hingga 2019. Namun, jumlah tersebut terlalu banyak apabila konversi diberikan kepada kapal yang berukuran di bawah 5 gross ton (GT). Lantaran, jumlah kapal tersebut saat ini hanya 154 unit.

"Artinya apa, penetapan angka 600.000 kapal yang akan dikonversi tersebut terlalu berlebih dan mengkhawatirkan," ujar Ketua Umum KNTI Riza Damanik di Kantornya, Jakarta, Jumat (11/9).

Selain itu, apabila konversi diperuntukan bagi seluruh kapal bermotor besar maupun kecil, maka jumlah kapal hanya sekitar 230.000 unit. Riza khawatir ada permainan mafia dalam penetapan jumlah alat konversi tersebut.

"Saya khawatir di mana angka target Kementerian ESDM melampaui angka riilnya. Hal ini justru memunculkan mafia, nanti ada yang namanya Mafia Konverter Gas lagi. Baru juga dimulai, sudah ada ekspektasi publik," kata dia.

Baca juga:

Meskipun populer, batu akik ternyata berbahaya untuk kesehatan!

[Video] 'Kecelakaan' konyol saat balita coba-coba 'nyetir mobil'

Ini video detik-detik crane maut jatuh di Masjidil Haram

Belasan orang demo minta gaji TNI-Polri naik Rp 50 juta perbulan

Begini cara sales kartu kredit tahu nomor nasabah