Jurus Menkop Teten Tingkatkan Partisipasi UMKM dalam Rantai Pasok Global
Merdeka.com - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengakui bahwa rasio partisipasi rantai pasok UMKM Indonesia masih rendah yaitu di angka 4,1 persen. Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya menghubungkannya UMKM ke rantai nilai melalui korporatisasi petani/nelayan, dan lainnya.
"Upaya pemerintah untuk menghubungkan mereka ke rantai nilai, di antaranya melalui korporatisasi petani/nelayan, belanja barang pemerintah/lembaga, dan kemitraan dengan usaha besar," kata Teten Masduki dalam acara HSBC Sustainability, Membangun Masyarakat Tangguh, di Jakarta, Rabu (16/12).
Teten menjelaskan, korporatisasi petani/nelayan itu merupakan sirkuit ekonomi melalui kelembagaan koperasi. Usaha skala kecil-kecil dikumpulkan secara kolektif menjadi skala bisnis/ekonomis, terintegrasi dari hulu ke hilir, baik pembiayaan sampai dengan akses pasar melibatkan K/L terkait.
Selain itu, perluasan pasar dan penyerapan produk KUMKM dilakukan melalui 40 persen belanja K/L yang dialokasikan untuk menyerap produk UMKM. Melalui laman UMKM, pengadaan kementerian dan lembaga untuk membeli produk UMKM berpotensi mencapai Rp321 triliun. "Serta belanja BUMN untuk nilai di bawah Rp14 miliar memiliki potensi setidaknya Rp35 triliun dan 27 kategori produk," ujarnya.
Cara selanjutnya yaitu mendorong kemitraan dengan usaha besar. Ini bertujuan menghubungkan produk UMKM sebagai barang input bagi usaha besar didorong dengan insentif bagi usaha besar yang bermitra dengan UMKM. "Kita lakukan dalam menjaga mereka tetap bertahan di tengah pandemi, sembari mempersiapkan diri lebih tangguh ke depannya,” katanya.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan peran aktif semua pihak untuk bersama-sama mempersiapkan koperasi dan UMKM yang tangguh, bangkit kembali dari pandemi Covid-19, dan berdaya-saing di pasar domestik dan global.
"Ini merupakan pekerjaan rumah yang besar untuk kita bangkit dari krisis, tidaklah mudah, dibutuhkan peran aktif berbagai pihak termasuk dalam hal ini HSBC Indonesia. Mari bersama-sama mempersiapkan Koperasi dan UMKM yang tangguh, bangkit kembali dan berdaya saing di pasar domestik dan global," tegasnya.
UMKM di Masa Pandemi
Hasil riset OECD yang dilakukan Februari sampai dengan Mei 2020 menunjukkan bahwa lebih 50 persen UMKM tidak akan bertahan di masa pandemi. Namun, pandemi ini memberikan pelajaran bahwa tidak sedikit pula UMKM yang dapat bertahan bahkan tumbuh di tengah pandemi. Mereka yang bertahan salah satunya adalah yang bergerak di sektor pangan termasuk pertanian di dalamnya.
Pemerintah juga berupaya agar koperasi dan UMKM tetap bertahan dan tangguh di tengah pandemi, di antaranya dengan program restrukturisasi pinjaman dan subsidi bunga bagi UMKM.
Lalu, subsidi KUR, KUR Super Mikro untuk plafon sampai dengan Rp10 juta dengan bunga 0 persen. Sementara khusus untuk koperasi, dilakukan penguatan modal kerja koperasi melalui LPDB-KUMKM.
"Optimisme para pelaku UMKM ini mendorong pemerintah untuk terus mempersiapkan upaya/skenario/program strategis ke depan, untuk menciptakan UMKM tangguh, bangkit kembali menjadi pahlawan perekonomian nasional," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Teten bilang, selama ini kemitraan antara pelaku UMKM dengan produsen besar masih bersifat kegiatan sosial saja.
Baca SelengkapnyaPelaku UMKM diharapkan bukan saja maju di bidang bisnis, tapi dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, UMKM adalah pilar ekonomi untuk Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menteri Teten telah mengajak Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) untuk memasok produk UMKM mebel ke IKN.
Baca SelengkapnyaErick Thohir menyebut, pelaku UMKM di Indonesia sangat membutuhkan pendampingan untuk mengembangkan usahanya.
Baca SelengkapnyaPaDi UMKM hadirkan sistem pembayaran yang efisien untuk transaksi yang lebih mudah.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, pembukaan akses tersebut yang perlu didorong pada UMKM. Sehingga menciptakan peluang-peluang pasar baru bagi produknya.
Baca SelengkapnyaLangkah tersebut juga merupakan bentuk keberpihakan SIG terhadap UKM untuk bisa terus maju serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Selengkapnya