Jual pesawat kepresidenan, berhadapan dengan KPK
Merdeka.com - Wacana atau ide penjualan pesawat kepresidenan yang dilontarkan politisi PDIP Maruarar Sirait terus menuai kontroversi dan tak henti mendatangkan kecaman. Ide penjualan pesawat kepresidenan disebut-sebut sebagai usul kurang kerjaan dan tidak bermanfaat.
Direktur INDEF Didik Junaidi Rachbini mengatakan, penjualan pesawat kepresidenan tidak akan menguntungkan negara. Tidak akan ada penghematan yang diciptakan dari penjualan pesawat tersebut. Justru sebaliknya, jika benar-benar diimplementasikan, maka negara akan merugi.
Di situ pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kalau dijual kasusnya sama seperti penjualan kapal tanker Pertamina dulu. Itu akan merugi dan KPK bisa masuk," ucap Didik ketika ditemui di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).
Penjualan pesawat kepresidenan diakui tidak akan menguntungkan karena harganya pasti lebih murah daripada saat membeli. Dia yakin pesawat kepresidenan tidak akan laku dijual karena berstatus pesawat bekas.
"Ini wacana kurang kerjaan. Kalau mau dijual siapa yang mau beli?, kalau diubah menjadi komersial itu biayanya tidak murah dan dipastikan akan rugi," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPAK Adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Baca SelengkapnyaKejadian itu pada saat pergeseran logistik pemilu dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saliguma menuju Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Siberut Tengah
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Prabowo menjawab pertanyaan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Maskapai ini meminta penumpangnya untuk menaiki timbangan beserta barang bawaan mereka untuk mencatat berat badan mereka di gerbang keberangkatan.
Baca SelengkapnyaDetik-Detik Pesawat Polri Ditembak KKB saat Mendarat di Intan Jaya, Berujung Baku Tembak
Baca SelengkapnyaBerikut potret rumah mewah terbengkalai usai pemiliknya meninggal dunia. Ternyata atapnya pakai pesawat.
Baca SelengkapnyaBerikut alur penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia beserta jenis-jenisnya.
Baca SelengkapnyaTahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaSaat sampai di perlintasan sebidang Cikadupateh, para petugas dan relawan yang berjaga dengan sigap menghentikan truk pemadam kebakaran tersebut.
Baca Selengkapnya