Jokowi Tandatangani Aturan Percepatan Pembangunan Kawasan Gerbangkertosusila

Selasa, 3 Desember 2019 12:50 Reporter : Idris Rusadi Putra
Jokowi Tandatangani Aturan Percepatan Pembangunan Kawasan Gerbangkertosusila Presiden Jokowi. ©2018 Merdeka.com/Titin

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya-Sidoarjo–Lamongan (Gerbangkertosusila), Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Dilansir dari laman setkab.go.id, pertimbangan Perpres ini adalah bahwa percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan Gerbangkertasusila dan wilayah sekitarnya meliputi Tuban, Bojonegoro, dan Jombang, kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, perlu dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Menurut Perpres ini, dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan atas: a. Kawasan Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya– Sidoarjo–Lamongan dan wilayah sekitarnya meliputi Tuban, Bojonegoro, dan Jombang yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kawasan Gerbangkertosusila; b. Kawasan Bromo–Tengger–Semeru yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kawasan BTS; dan c. Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Untuk mendukung dan memberikan nilai tambah pembangunan kawasan sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dilakukan pengembangan: a. Kawasan Selingkar Ijen; dan b. Kawasan Madura dan Kepulauan.

"Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gerbangkartosusila, Kawasan BTS, dan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan sebagaimana dimaksud, serta pengembangan Kawasan Selingkar Ijen dan Kawasan Madura dan Kepulauan sebagaimana dimaksud dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Induk,” bunyi Pasal 2 ayat (1) Perpres ini.

Baca Selanjutnya: Kemenko Perekonomian Lakukan Pendampingan...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini