Jokowi Sudah Setujui Aturan Insentif Fiskal untuk Maskapai Penerbangan

Rabu, 10 Juli 2019 20:49 Reporter : Dwi Aditya Putra
Jokowi Sudah Setujui Aturan Insentif Fiskal untuk Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK menjanjikan akan memberikan insentif fiskal ke maskapai penerbangan agar harga tiket pesawat bisa murah. Kebijakan mengenai insentif fiskal tersebut ditargetkan selesai dalam dua hari ke depan. Saat ini, aturan tersebut sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

"Berita terakhir aturan yang mengatur pemberian insentif PPN tidak dipungut tadi akan segera kita rilis dalam satu dua hari ini. Artinya posisi sudah disetujui presiden, tinggal proses administrasi," kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso di Kantornya, Jakarta, Rabu (10/7).

Nantinya aturan tersebut akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang bisa mendukung industri penerbangan. Baik dari sisi operator penerbangan maupun seluruh instansi terkait lainnya.

"Jadi pemerintah bukan bagi-bagi sharing loss saja, tapi pemerintah sudah tetapkan pemberian itu. Itu sudah disetujui presiden tinggal dirilis, akan berbarengan dengan besok pemberlakuan tarif khusus (diskon) 50 persen tadi," ungkap dia.

Adapun pembebasan pengenaan PPN nantinya, berlaku untuk jasa persewaan, perawatan, perbaikan pesawat udara, jasa persewaan pesawat udara dari luar daerah pabean dan impor, serta penyerahan atas pesawat udara dan suku cadangnya.

"Intinya adalah PP yang mengatur mengenai impor alat angkut tertentu dan jasa terkait dengan itu, tidak dipungut PPN nya. Waktu itu sudah dijelaskan jasa apa saja yang tidak dipungut PPN, seperti jasa leasing, jasa maintenance dan sebagainya," pungkas Susi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan kebijakan insentif fiskal yang diberikan kepada otoritas penerbangan untuk menekan harga tiket pesawat Low Cost Carrier (LCC) akan segera terbit. Sejauh ini, para menteri terkiat sudah menandatangani beleid yang akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP).

"Sudah (diteken para Menteri)," kata Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (28/6). [idr]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini