Jokowi Pastikan Tak Ada Penghapusan Daya Listrik 450 VA

merdeka.com Sekitar 1 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, tidak ada penghapusan golongan pelanggan dengan daya listrik 450 VA. Daya listrik 450 VA juga tidak akan dinaikkan menjadi 900 VA dan tidak ada perubahan tarif listrik.

"Tidak ada, tidak ada penghapusan untuk yang 450 tidak ada juga perubahan dari 450 ke 900, tidak ada, gak pernah, gak pernah bicara mengenai itu," tegas Jokowi usai meresmikan tol Cibitung-Cilincing di Bekasi, Selasa (20/9).

Kepala negara memastikan subsidi lisitrik 450 VA masih tetap diberikan pemerintah. Jokowi tidak ingin rakyat resah karena penghapusan daya 450 VA.

Orang lain juga bertanya?

"Saya sampaikan tidak ada, subsidinya untuk yang 450 tetap dan tidak ada penghapusan 450, tidak ada perubahan dari 450 ke 900 gak ada. Jangan sampai yang di bawah resah gara-gara statemen mengenai itu," jelas Jokowi.

Sebelumnya, Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN memastikan tidak ada penghapusan golongan pelanggan dengan daya 450 VA. Daya listrik 450 VA juga tidak akan dinaikkan menjadi 900 VA dan tidak ada perubahan tarif listrik.

"Keputusan Pemerintah sudah sangat jelas. Tidak ada perubahan daya dari 450 VA ke 900 VA dan PLN siap menjalankan keputusan tersebut," tegas Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (18/9).

Selama ini, Pemerintah dan PLN sebagai pelaksana mandat ketenagalistrikan di Indonesia tidak pernah melakukan pembicaraan ataupun diskusi mengenai perubahan daya listrik masyarakat.

Pun, dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) antara Badan Anggaran DPR dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada Senin (12/9), tidak ada pembahasan formal apapun atau agenda tentang pengalihan daya listrik 450 VA ke 900 VA.

Untuk itu, PLN memastikan pelayanan kelistrikan di Tanah Air tetap andal dan optimal, sehingga menjaga produktivitas dan daya beli masyarakat dalam masa pemulihan ekonomi di tengah meningkatnya harga komoditas energi dunia.

"PLN terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah untuk melindungi masyarakat dalam mendapatkan listrik," tutup Darmawan.

(mdk/azz)