Jokowi buka peluang Jepang revitalisasi jalur KA Jakarta-Surabaya

Merdeka.com - Pemerintah Jepang dikatakan akan menyusun proposal awal mengenai rencana kerja sama proyek revitalisasi jalur kereta api Jakarta-Surabaya.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada Pemerintah Jepang untuk menyusun proposal awal terkait rencana kerja sama proyek revitalisasi Jalur Utara Jawa tersebut.

"Presiden memberikan kesempatan Pemerintah Jepang untuk pengajuan proposal awal," kata Budi seperti ditulis Antara, Senin (16/1).

Budi menjelaskan, di dalam proposal tersebut juga akan dikaji pra-studi kelaikan, serta kesepakatan nilai investasi proyek tersebut. "Termasuk (nilai investasi proyek), kalau prastudi kelaikan itu 'kan ada kualitatif dan kuantitatif," katanya.

Nantinya, hasil proposal awal dari Pemerintah Jepang akan dicocokkan dengan hasil studi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Kita buat studi, Jepang buat proposal sendiri, nanti digabungkan, dicocokkan," katanya.

Indonesia memberikan kesempatan bagi pemerintah Jepang untuk membuat proposal awal untuk menerapkan standar kehati-hatian terkait proyek yang nilainya hingga Rp 80 triliun tersebut. "Kita ada standar kehati-hatian bahwasanya ini kan suatu masa depan transportasi nasional," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Jepang menginginkan skema kerja sama revitalisasi proyek tersebut antarpemerintah atau government to government.

Namun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menawarkan opsi pembiayaan lain selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Kepala Bappenas sudah menawarkan opsi KPBU, atau government to business, tapi Jepang masih tetap ingin skema government to government (G to G)," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono.

Prasetyo menjelaskan keinginan Pemerintah Jepang untuk tetap menggunakan skema antarpemerintah tersebut karena dinilai lebih cepat dalam proses baik pembiayaan maupun pembangunannya.

"Kalau G to B (government to business) atau B to B (business to business), Jepang menilai akan sulit karena dia (Jepang) yang memang lebih mengerti dalam pembangunan infrastruktur transportasi," katanya.