JK Soal Menteri Pencetak Utang: Tidak Ada Utang yang Tak Kita Bayar
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi terkait pernyataan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani jadi pencetak utang. Dia menilai, Indonesia memang memiliki utang, tetapi hingga saat ini pemerintah bisa membayar.
"Buktinya kan tidak ada utang kita yang jatuh tempo yang tidak kita bayar. Bahwa kemudian kita pinjam lagi itu cara pengelolaan keuangan," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (29/1).
Dia menjelaskan setiap negara berkembang pasti lebih memiliki utang. Tidak hanya Indonesia, Jepang pun negara yang bersaing tetap berutang. Artinya, Sri Mulyani tidak hanya menerima pajak tetapi mengeluarkan pajak.
"Defisit-defisit itu selalu ditalangi dengan utang. Tapi bukan jumlahnya yang penting. Yang penting ialah dapat dibayar atau tidak," imbuhnya.
Dia menjelaskan hal tersebut sudah ada sejak pemerintahan Soekarno. Tetapi hingga saat ini kata JK, Indonesia masih bisa membayar. "Tapi yang paling penting bisa dibayar enggak ini. bisa bayar, dari pajak. Pajak kan naik terus," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jusuf Kalla (JK) buka-bukaan awal mula kepemilikan lahan 340 ribu hektare milik Prabowo Subianto di Kalimantan.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaPenyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaBesaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan bilang pembelian alutsista harus berdasarkan kebutuhan terkini bukan karena selera dari Menteri Pertahanan.
Baca Selengkapnya