Jika mangkir terus, musuh Dahlan di DPR bertambah

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara kembali disorot Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah berseteru dengan Komisi Energi, kini giliran Komisi VI yang mengurus urusan BUMN dan Komisi IX bidang tenaga kerja menyentil mantan Direktur Utama PLN ini.

Dahlan pun, kembali akan dipanggil paksa dua komisi DPR. Hal ini karena di sering mangkir dari panggilan DPR terkait inefisiensi PLN dan urusan outsourcing di perusahaan pelat merah.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengaku kesal melihat tingkah Dahlan Iskan yang tidak mengurusi urusan BUMN seperti urusan karyawan outsourcing dan lahan BUMN yang bermasalah. Di sisi lain Dahlan justru sibuk pencitraan di televisi dengan menjadi bintang iklan salah satu produk jamu kesehatan.

"Menterinya jangan hanya iklan saja, persoalan BUMN banyak belum lagi masalah tanah, outsourcing," ucapnya ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).

Aria Bima meminta Dahlan untuk segera membuat keputusan mengenai pegawai outsourcing yang selama ini tidak diatur di Kementerian BUMN. Dia mendorong Dahlan membuat surat keputusan yang mengacu pada UU ketenagakerjaan agar nasib karyawan outsourcing menjadi jelas.

Komisi IX DPR berencana akan memanggil bos media itu. "Besok (Rabu, 20/3) kita undang lagi untuk yang ketiga kalinya," ujar Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning di DPR, Selasa (19/3).

Dia menegaskan apabila Dahlan ogah memenuhi undangan, DPR berencana akan memanggil paksa dia. "Kalau tetap tidak hadir akan kita panggil paksa," tegas Ribka.

Seharusnya, kata politisi PDI Perjuangan, Dahlan tak mengabaikan undangan dari Dewan. "Yang mengundang kan pimpinan (DPR). Harusnya pimpinan tersinggung dong undangannya tidak digubris (Dahlan)," tandasnya.

Pengamat Politik Indria Samego meminta Dahlan menghargai dan menghormati kewenangan DPR. Apabila Dahlan tidak menggubris, bisa diartikan Dahlan sedang mencari musuh anyar di DPR. "DPR bisa meminta Presiden SBY untuk memerintahkan bawahnya hadir saat undangan DPR," katanya.

Dia mengatakan Dahlan bisa saja membuat berbagai alasan agar tidak hadir dalam panggilan DPR. Tetapi, ada kewajiban dia adalah menghargai antar institusi. "Alasan bisa dicari-cari, Ketidakhadiran Dahlan bisa diartikan tidak menghargai DPR," ungkapnya.

Sebelumnya, Komisi VII DPR berjanji akan terus memanggil Dahlan Iskan, sampai CEO Jawa Pos ini menjelaskan temuan BPK tersebut secara detail hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut terjadinya inefisiensi dalam tubuh PLN sebesar Rp 37 triliun.

"DPR hanya ingin tahu dari penjelasan orang yang di audit BPK, hanya ini yang ingin DPR ketahui," ujar Anggota DPR Satya W Yudha.