Jelang Akhir Tahun, Realisasi Belanja Produk Lokal Kementerian/Lembaga Baru Rp436,7 Triliun
Jumlah itu masih di bawah target belanja produk dalam negeri tahun ini sebesar Rp778 triliun.
Pemerintah mencatat realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) hingga 14 September 2024 mencapai angka Rp436,74 triliun. Namun Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, jumlah itu masih di bawah target belanja produk dalam negeri tahun ini sebesar Rp778 triliun.
Kendati begitu, Budi Arie optimistis pihak kementerian/lembaga maupun instansi daerah bisa merealisasikan sisa target yang berjumlah Rp341,63 triliun ini sampai akhir tahun.
"Hingga 14 September 2024, realisasi belanja mencapai Rp436,74 triliun. Sehingga tersisa Rp 341,63 triliun yang harus dibelanjakan untuk produk dalam negeri sampai akhir Desember 2024," kata Budi Arie dalam gelaran Temu Bisnis P3DN VIII di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (17/9).
Menurut dia, kekurangan itu bakal turut ditambal dengan adanya gelaran Temu Bisnis Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) VIII. Dengan nilai sekitar Rp186 triliun yang berasal dari 5 kementerian/lembaga dan 10 pemerintah provinsi.
"Berdasarkan hasil awal pada lima K/L dan sepuluh provinsi dengan anggaran terbesar total potensi realisasi belanja produk dalam negeri mencapai Rp186 triliun pada Temu Bisnis Tahap ke-VIII ini," bebernya.
Budi Arie menyebut sejumlah negara saat ini memang tengah mengencangkan ikat pinggang terhadap produk dalam negerinya. Ia mencontohkan Thailand yang menetapkan porsi hingga 60 persen untuk penggunaan barang lokal.
"Upaya penguatan produk dalam negeri juga dilakukan oleh sejumlah negara. Pada 2021 misalnya Thailand meluncurkan skema Meet in Thailand, sebagai skema untuk memperkuat penggunaan produk lokal. Program tersebut mengatur proporsi penggunaan produk lokal sebesar 60 persen dari total produk," tuturnya.
Menteri Teten Beberkan Penyebab Produk UMKM Tak Laku di e-Katalog
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan masih banyak produk UMKM di e-katalog yang belum terjual di tahun 2022. Padahal sudah ada 87 persen pelaku UMKM telah terlibat dalam e-katalog.
"Hal ini menunjukkan peluang besar yang belum kita manfaatkan, terutama dalam swakelola dan pengadaan langsung," kata Teten dalam acara Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (7/11).
Dia mencatat, realisasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) UMKM mencapai Rp221,49 triliun hingga 1 November 2023. Ini menunjukkan pemerintah harus memperkuat lagi mekanisme pengadaan barang dan jasa bagi UMKM.
"Telah tercatat kemajuan dengan realisasi PBJ UMKM sebesar Rp221,49 triliun, angka yang memotivasi kita untuk terus memperkuat mekanisme pengadaan kita," kata Teten.
Permasalahan tersebut muncul disebabkan optimalisasi pasar untuk produk UMK bersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang masih rendah. Kemudian, sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan TKDN yang belum merata, hingga adaptasi terhadap inovasi yang cepat.
"Pengakuan atas tantangan ini akan mengarahkan kita dalam mencari solusi efektif, dan forum ini adalah tempat yang tepat untuk kolaborasi dalam meningkatkan sektor pengadaan kita," ujar Teten.
