Jadi Menteri ATR/BPN, AHY Bisa Tiru Sosok Profesor Kaum Tani Ini Hadapi Masalah Agraria

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), pada Rabu (21/2). Ini merupakan jabatan eksekutif pertama yang diemban AHY selama berada di dunia politik.

Sebagai menteri dengan ruang lingkup agraria, AHY dapat meniru rekam jejak Sediono Tjondronegoro. Sosok yang dijuluki sebagai profesor kaum petani.

Melan daysir laman IPB, Sediono merupakan guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB). Dia dikenal luas berkat konsep 'sodality' yang dikonstruksikan ulang berdasarkan realitas sosial di pedesaan Indonesia dengan merujuk basis otonomi, kerja sama dan partisipasi komunitas asli pedesaan.

Meski berstatus sebagai masyarakat Sipil, Sediono pernah berada di lingkungan militer.

Dalam buku otobiografi berjudul 'Mencari Ilmu di Tiga Zaman dan Tiga Benua', Sediono kecil sering berpindah-pindah tempat tinggal, mengikuti pekerjaan sang ayah.

Kegigihan Sediono untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berdaya kemudian ditunjukan dengan menerima beasiswa dari Belanda, untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Belanda.

Sediono kemudian mendaftar di Fakultas Ilmu Poltik dan sosial di Gemeentelijke Universiteit, Amsterdam.

Pada tahun 1963, Sediono pulang ke Indonesia dan melamar ke IPB dengan tujuan ingin mempelajari lebih jauh tentang masyarakat pedesaan.

Di IPB, Sediono sering melakukan penelitian ke berbagai daerah yang merupakan tugas dari Departemen Pertanian dari penelitian pangan irigasi hingga persoalan transmigrasi.

Dalam perjalanan penelitiannya, Sediono seringkali mengkritik permasalahan agraria di Indonesia.

Dia berpandangan, struktur agraria di Indonesia masih sangat timpang. Dengan demikian, sasaran pembangunan nasional seperti pemerataan keadilan kedaulatan dan ketahanan pangan serta penanggulangan kemiskinan akan sulit dicapai.

Dia berpandangan, strategi pembangunan nasional harus dimulai dari pemantapan sektor agraria.

Dia juga sering enyoroti masalah industrialisasi dan sengketa lahan pembukaan hutan untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Baginya, hal ini merupakan salah satu biang sengketa pertanyaan di Indonesia.

"Dalam proses itu banyak hutan yang sudah dibuka memunculkan sengketa dengan penduduk setempat, sebab mereka merasa bahwa wilayah dan hutan yang dibuka itu adalah milik masyarakat adat," pungkasnya.