Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Pemerintah 'Putar Otak' Tambal Defisit Perusahaan

Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengaku akan mencari cara untuk menambal defisit BPJS Kesehatan usai Mahkamah Agung batalkan aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Kita cari cara, sejak tahun lalu bagaimana caranya tambal. Caranya menambal itu yang kita bayangkan tahun lalu adalah pemerintah berikan uang, uang lebih besar kepada BPJS Kesehatan," kata di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta, Senin (9/3).

Suhasil menyebut, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebenarnya menjadi salah satu untuk mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan. Menurut dia, ini menjadi cara pemerintah untuk menyuntikan dana tambahan kepada BPJS Kesehatan.

Tanpa keputusan soal kenaikan iuran ini pemerintah tidak bisa memprediksi seberapa besar dana yang harus diberikan ke BPJS Kesehatan. Pemerintah juga membayarkan kenaikan iuran bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI).

"Nah ini yang sudah dilakukan dengan cara menaikkan itu, maka tahun lalu pemerintah bisa bayari defisit tersebut. Tahun ini juga pemerintah bayari PBI dengan tarif yang baru," jelas dia.

Sementara jika kenaikan BPJS Kesehatan dibatalkan, maka akan ada implikasi yang harus diselesaikan oleh masyarakat. Sedangkan soal apakah pemerintah akan menarik kembali uang yang telah disetorkan ke BPJS Kesehatan, Kemenkeu akan melihat isi putusan dari MA.

"Itu nanti konsekuensinya seperti apa setelah kita dalami keputusan tersebut, amar keputusan dan konsekuensinya. Tentu kita ini kan harus bicara dengan kementerian lain," pungkasnya.

Gubernur Ganjar soal Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik: Masyarakat Senang Sekali

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyambut baik keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS kesehatan. Menurutnya, keputusan tersebut membuat masyarakat akan senang.

"Pasti masyarakat senang sekali dengan keputusan ini. Menurut saya tinggal manajemen BPJS-nya melakukan review," kata dia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (9/3).

Meksi kenaikan ini dibatalkan, Ganjar tetap ingin agar pengelolaan di dalam tubuh BPJS Kesehatan ke depan dapat lebih baik. Jika ada yang perlu disiapkan atau dioperasionalkan, dan apa-apa yang tidak menjamin secara keseluruhan perlu dikoordinasikan.

"Terjadi umpama, dia sebenarnya cukup mendapat perawatan berobat jalan, yang nggak harus menginap ya nggak usah rawat inap. Agar BPJS tetap bisa survive tapi ya pengelolaannya tidak cukup hanya begini-begini saja," kata dia.