Istana Bantah Pangkas Anggaran Infrastruktur untuk MBG: APBN Sekarang Fokus ke Pembangunan Manusia

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi angkat bicara mengenai kabar anggaran infrastruktur akan dipangkas demi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. 

Dedek menegaskan, isu tersebut tidak benar. Dia meminta agar masyarakat tidak salah memahami atau mem-framing informasi ini. Dedek menjelaskan, tidak ada sektor infrastruktur yang dikorbankan untuk mendanai MBG. Yang terjadi adalah refocusing.

Dia mengatakan, pada era Presiden Jokowi pembangunan infrastruktur dilakukan secara masif. Sementara saat ini berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM).

"Nggak ada sih, sebenarnya bukan seperti itu ya. Jadi jangan, mohon jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain," ujar Dedek kepada media, Sabtu (18/1).

Menurutnya, pembangunan SDM ini tidak hanya terbatas pada program MBG. Pemerintah memiliki berbagai program lain yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Misalnya, pemeriksaan kesehatan gratis yang dianggarkan Rp4,7 triliun, program pemeriksaan TBC senilai Rp8 triliun, hingga peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas dengan alokasi anggaran Rp15 triliun.

"Jadi, bukan MBG sedang memakan yang lain, bukan. Tapi, yang ada adalah dari yang tadinya infrastruktur kita bangun secara masif, maka sekarang infrastruktur APBN kita, kita alihkan, sekarang refocusing ke pembangunan manusia," terang Dedek.

Infrastruktur Tetap Dibangun

Dedek menekankan refocusing anggaran tidak berarti menghentikan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur tetap menjadi prioritas, namun kini lebih melibatkan peran swasta. 

"Sementara infrastruktur tetap dibangun, cuman sekarang peran swasta akan lebih ditingkat," tambah dia.

Proyek IKN Tetap Aman

Selain itu, Dedek memastikan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan terganggu oleh perubahan anggaran ini. Dia bilang IKN itu sudah dianggarkan. Meski anggarannya turun dibandingkan 2024. 

Dedek menjelaskan, keputusan ini karena ada batasan atau ceiling yang diatur oleh undang-undang, di mana APBN hanya boleh membayar pembangunan IKN hingga persentase tertentu.

Ketika APBN mendekati batas atas yang telah ditetapkan, maka pembiayaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh sektor swasta. Dedek menyebut bahwa ini adalah hal yang wajar dan bahkan menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat. 

"Dan ketika itu sudah mendekati sealing, atau sudah sampai di batas atas, maka sudah saatnya sektor swasta yang kemudian membiayai. Dan ini sangat normal sekali, ketika swasta melihat pemerintah belum membangun, tentu mereka nggak mau investasi,” ungkap Dedek.

Dia melanjutkan, saat ini pemerintah sudah menunjukkan komitmennya. Kini saatnya sektor swasta masuk. Beberapa Memorandum of Understanding (MoU) sudah ditandatangani, tinggal tunggu realisasinya.

"Karena dilihatnya kalau negara komitmennya kurang, nah ini kan negara sudah memberikan, dan kini saatnya swasta, dan beberapa MOU itu sudah dibuat, tinggal kita tunggu saja," Dedek mengakhiri.