Ini strategi pemerintah ajak UMKM ikut Tax Amnesty
Merdeka.com - Pemerintah terus mengincar pelaku UMKM di dalam negeri untuk bisa mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty). Sebab, sektor ini dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan negara.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Suryo Hutomo mengatakan pihaknya telah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk bersedia melaporkan hartanya.
"Kami telah mengatur kemudahan untuk UMKM. Misalnya UMKM bisa lakukan pendaftaran secara bersama atau secara berkelompok," ujar Suryo di Balai Kota, Jakarta, Senin (14/11).
Dia menambahkan, pelaku UMKM juga tidak perlu menyertakan data secara soft copy untuk mendaftar sebagai peserta TAx Amnesty. Sebab, pemerintah telah menyediakan form khusus bagi pelaku UMKM.
"Kalau kemarin administrasi dilakukan melalui soft copy, sekarang maksimum 20 bisa daftar harga dan utang bisa digunakan soft copy. Kalau UMKM boleh tidak gunakan soft copy, tapi hanya gunakan hard copy," jelas dia.
Menurutnya, pelaku UMKM tidak perlu takut untuk mengikuti Tax Amnesty karena tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebab, Ditjen Pajak juga menyediakan layanan bagi wajib pajak untuk membuat NPWP dengan mudah.
Dia mencatat, saat ini hanya terdapat sekitar 25 hingga 30 juta Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Padahal jumlah penduduk Indonesia sebanyak 250 juta jiwa.
"Tujuannya singkat, kita lihat ekonomi kita mulai bagus dalam berapa tahun terakhir, daripada kucing-kucingan lebih baik ikut amnesty pajak," ungkapnya.
Suryo menekankan, siapa pun yang mengikuti Tax Amnesty, tidak berarti wajib pajak tersebut adalah pengemplang pajak. Dengan demikian, dia meminta agar pelaku UMKM bisa mengikuti program ini, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan negara namun juga untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.
"Pengampunan pajak bukan berarti pengemplang pajak. Mungkin lupa atau mungkin ketinggalan bayar pajak pada masal lalu. Jadi ini tidak perlu dipikirkan," tutup Suryo.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaTargetkan Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, Ganjar Tak Hanya Andalkan BUMN
Ganjar yakin pertumbuhan ekonomi akan didominasi oleh sektor UMKM.
Baca SelengkapnyaPunya Program Makan Gratis, Negara Ini Malah Alami Krisis Pangan
Sektor pertanian negara itu pun mengalami penurunan produksi, karena kurangnya modal, peralatan, pupuk hingga insektisida yang dibutuhkan oleh para petani.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaApresiasi Pj Gubernur Kaltim untuk Perkembangan Ekonomi di Penajam Paser Utara
Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaTutup Tahun, Capaian Penerimaan Bea Cukai 2023 Tembus Rp286,2 Triliun
Bea Cukai terus menjaga optimalisasi penerimaan negara serta meningkatkan kinerja pelayanan
Baca SelengkapnyaStrategi Pemerintah Pindahkan ASN ke IKN
Anas mengatakan terdapat sejumlah persyaratan kompetensi ASN yang akan dipindahkan ke IKN.
Baca SelengkapnyaKomisi XI Ingatkan OJK, Hati-hati Buka Izin Pendaftaran Pinjol
OJK menyebut akan mencabut moratorium perizinan terhadap entitas pinjol baru yang khusus bergerak di sektor produktif dan UMKM.
Baca Selengkapnya