Ini penyebabnya leletnya penyerapan anggaran pemerintah versi FITRA
Merdeka.com - Forum Transparansi Anggaran untuk Indonesia (FITRA) angkat bicara terkait lambatnya penyerapan anggaran pemerintahan Jokowi-JK. Menurut lembaga ini, leletnya penyerapan anggaran disebabkan pencairan yang baru dilakukan pada April setiap tahunnya.
Sedangkan, pemerintah kembali harus melakukan pembahasan dalam APBN Perubahan yang dilakukan pada bulan Mei.
"Ini yang jadi masalah penyerapan anggaran rendah. Tahun ini anggaran baru cair April. Sedangkan Mei sudah harus lakukan pembahasan APBN Perubahan," ujar Manajer Advokasi dan Investigasi FITRA Apung Widadi di Jakarta, Kamis (3/9).
Selain itu, leletnya serapan anggaran juga karena kepala daerah tidak memiliki inovasi penggunaan anggaran transfer daerah. Dana tersebut hanya digunakan untuk belanja rutin dan belanja pegawai sehingga penyerapan anggara di daerah masih rendah.
"Akhir tahun baru rame. Baru 80 persen per Desember dan tidak mampu terserap 100 persen," kata dia.
Dia menambahkan, pada semester I-2015 banyak kementerian yang masih rendah dalam serapan anggaran seperti Kementerian Perhubungan yang baru terserap 17 persen. Selain itu, kata dia, banyak kepala daerah yang belum berani untuk cairkan anggaran.
"Tapi banyak juga yang berani seperti Ahok (Gubernur DKI Jakarta) berani cairkan, Ridwan Kamil (Walikota Bandung) dan Risma (Walikota Surabaya) berani, asal tidak neko-neko itu tidak jadi masalah," pungkas dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca SelengkapnyaPelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu.
Baca SelengkapnyaHarapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.
Baca SelengkapnyaHasil sengketa Pilpres punya pengaruh terhadap kemampuan keuangan negara.
Baca SelengkapnyaAparatur Sipil Negara atau biasa disingkat ASN adalah pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMelalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaIda menekankan, THR harus diberikan secara penuh, tidak boleh dicicil.
Baca SelengkapnyaPraka RM sempat berbicara dengan ibu korban dan perkataannya sungguh kejam dan tak punya hati.
Baca Selengkapnya