Merdeka.com - Badan Pengatur Hulu (BPH) Migas akan melakukan penataan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Gas. Hal ini sesuai dengan amanat Permen ESDM No 4 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Harya Adiyawarman, menegaskan badan usaha yang tidak dipilih menjadi pengelola tetap akan tetap memiliki hak mengelola WJD dalam jangka waktu 15 tahun atau sampai habis masa kontrak. Sedangkan, badan usaha pemenang akan mengelola hingga 30 tahun.

"Existing, kita hargai sampai kontraknya habis, tapi dia tidak boleh berkembang. Misalnya punya konsumen satu, mau punya satu lagi tidak boleh. Yang boleh hanya yang menang lelang," kata dia saat ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (6/2).

Selain itu, tidak tertutup kemungkinan bila badan usaha yang menang lelang tersebut kembali menggandeng badan usaha lain untuk bekerja sama. "Saya menang, saya bisa juga kerja sama dengan BU lain," tuturnya.

Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Fansurullah Asa, mengatakan penataan WJD yang akan dilakukan pemerintah akan berdampak pada jaringan gas yang sudah beroperasi atau eksisting. Dalam wilayah jaringan gas yang sudah ada, terdapat beberapa badan usaha pengelola. Dengan adanya penataan WJD, hanya akan ada satu badan usaha yang akan mengelola WJD.

"Bagaimana di wilayah itu, akan ada satu Badan Usaha. Yang mana paling besar, dominan, nanti melalui sidang komite kita putuskan," ungkapnya.

Terkait penetapan badan usaha pengelola, pihaknya akan berkomunikasi dengan perusahaan eksisting. "Yang existing, kita akan lihat yang sudah jalan yang dedicated hilir. Kita panggil diskusi," jelas dia.