Merdeka.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo memiliki program untuk pengangguran melalui kartu 'sakti' khas Jokowi bernama Kartu Pra Kerja. Program ini bakal fokus melatih keterampilan individu dan mempersiapkan untuk menghadapi dunia kerja.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, rencana ini tidak efektif. Menurutnya, Indonesia masih memiliki masalah penyerapan tenaga kerja yang masih belum ideal.

"Program memberikan upah kepada pengangguran khususnya lulusan SMK tidak efektif. Permasalahan utama saat ini ada di serapan tenaga kerja yang belum ideal. Lapangan kerja industri, pertanian dan pertambangan kurang mampu menciptakan lowongan kerja yang masif," kata Bhima saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (6/3).

Dia menjelaskan, negara-negara yang menjalankan program ini adalah negara dengan rasio pajak di atas 25 persen, seperti Finlandia. Namun, jika diterapkan di Indonesia dengan rasio pajak hanya 11,5 persen, maka akan berimbas pada pelebaran defisit anggaran.

"Ujung-ujungnya dibiayai dari utang baru. Ini kan tidak bagus bagi APBN kita," imbuhnya.

Meski dibiayai oleh Corporate Social Responsibility (CSR), tentu akan memberatkan perusahaan. Mengingat CSR berfungsi untuk lingkungan dan masyarakat, sehingga kurang tepat untk memberikan tanggungan untuk program ini.

Selain itu, jika program ini dijalankan, maka dikhawatirkan akan menciptakan ketergantungan bagi masyarakat. "Akan jadi disinsentif nantinya orang ikut program ini hanya untuk dapat tunjangan pemerintah," jelasnya.

Dia menilai, pemerintah seharusnya lebih mengubah kurikulum dan kerja sama dengan industri. Sebab, masih ada permasalahan ketidakcocokan keterampilan antara kebutuhan industri dengan lulusan SMK.