INDEF: 30 persen uang pajak RI digunakan untuk bayar utang
Merdeka.com - Peneliti INDEF, Reza Akbar mengaku khawatir dengan rasio utang pemerintah terhadap penerimaan negara. Alasannya, penerimaan negara dari pajak hampir dipakai untuk membiayai utang.
"Pemerintah melakukan rasio utang terhadap GDP, kalau saya melihatnya rasio utang terhadap penerimaan, kalau lihat struktur utang ke penerimaan cukup mengkhawatirkan, itu sudah 30 persen, uang pajak yang didapatkan 30 persen habis untuk bayar utang, artinya bagaimana membayar utang, kita enggak mau kalau anak cucu kita bayar utang," ujarnya di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, Sabtu (26/8).
Dia meminta pemerintah dapat melakukan pengelolaan utang secara baik. Menurutnya, pengelolaan utang sangat penting agar utang yang diambil pemerintah bermanfaat untuk masyarakat.
"Kalau dilihat postur, penerimaan perpajakan, 2013-2017 itu tumbuh 8,66 persen, pembiayaan utang 26,7 persen, jadi bunga utang tumbuh lebih tinggi daripada penerimaannya," ungkapnya.
"Kalau tidak dikelola dengan baik maka itu tidak produktif, dan juga yang akan menanggung, bayi baru lahir itu sudah nanggung utang, defisit itu dibiayain sebagian besar oleh utang," pungkas Reza.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaUtang luar negeri pemerintah pada November 2023 sebesar USD 192,6 miliar atau tumbuh 6 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya tiga persen.
Baca SelengkapnyaLebih baik negara meminjam uang untuk membeli alat-alat pertanian.
Baca SelengkapnyaDengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaNaiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca SelengkapnyaSecara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca Selengkapnya