Imbas Virus Corona, Okupansi Hotel di Bali Hanya 40 Persen

Merdeka.com - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung, Bali, IGN Rai Suryawijaya mengatakan, tingkat okupansi hotel di Bali kini rata-rata menjadi 40 persen. Ini diakibatkan karena ditutupnya penerbangan beberapa negara dari dan ke Bali.

"Saat ini kita prihatin karena tingkat hunian Bali rata-rata 40 persen. Karena, adanya beberapa penerbangan yang ditutup. Belum ada peningkatan artinya bookingan baru belum ada bahkan condong akan menurun setelah ada kebijakan-kebijakan negara lain dan ini yang kita khawatirkan," kata Suryawijaya di Kantor Gubernur Bali, Jumat (13/3).

Pria yang juga Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Badung, Bali ini mengakui akan sulit tingkat hunian hotel naik diangka 50 persen di bulan ini. "Ada beberapa hotel yang masih 50 persen tapi ada juga yang 30 persen. Kalau saya bicara tingkat hunian. Kita lihat juga tourist arrivals sekarang sudah menurun," Imbuhnya.

Menurutnya, bila dalam situasi normal, jumlah turis yang datang bisa mencapai 15.000 hingga 16.000 orang. Sementara jika dalam high season bisa sampai 17.000 hingga 18.000.

"Namun untuk saat ini berkisar masih 10.000 dan condong akan menurun karena Korsel menutup penerbangannya ke Bali, Singapura mengurangi 6 flight menjadi 5 flight. Apalagi ada kebijakan dari India pangsa pasar yang kita harapkan nomor dua setelah China itu," ujarnya.

Selain itu, Australia juga mengeluarkan kebijakan untuk melarang warganya datang ke Bali. Padahal, Australia pernah menduduki peringkat pertama di tahun 2019 wisatawan yang berkunjung ke Bali.

"Australia sekarang malah melarang warga negaranya untuk ke Bali. Karena mereka punya strategi agar warga negaranya itu bertraveling di negaranya sendiri. Jadi dari itulah condong akan menurun. Mudah-mudahan jangan sampai di bawah 40 persen. Namun kalau sampai di bawah itu memang hotel pasti running lose," sambung Suryawijaya

Dengan kondisi seperti itu, para pengusaha dibantu dengan subsidi silang dan diberikan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, para pengusaha juga untuk sementara tidak menyetor Pajak Hotel dan Restoran (PHR) ke Pemerintah Daerah atau Kota. Hal itu, dilakukan agar para karyawan mendapatkan subsidi dan tidak terjadi gelombang PHK besar-besaran.

"Pengusaha di sini sudah dikasih dari OJK rileksasi terbantu untuk tidak membayar pokok jadi (bayar) bunga saja. Pengusaha hotel dan restoran dikasih juga tidak menyetor ke Pemkab atau kodya dari PHRnya sendiri untuk mengantisipasi terjadinya gelombang PHK besar-besaran," jelasnya.

"Karena beberapa hotel sudah menyiasati dengan tingkat hunian yang rendah 30 sampai 40 persen ini, memberikan libur dan cuti dan juga ada dua Minggu kerja dan dua Minggu libur itu yang mereka lakukan dan karyawan pun dapat subsidi," ungkapnya.

Selain itu, mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK), dia mengakui beberapa hotel yang market besarnya China melakukan hal itu tapi bukan di PHK tapi dirumahkan hingga kondisinya membaik kembali. Kemungkinan, ada puluhan karyawan yang sudah dirumahkan.

"Tidak di PHK tapi dirumahkan dulu. Artinya dia masih dapat gaji pokok. Baru yang market China yang agak besar saja (merumahkan karyawan). Tapi yang restoran menghandle tamu china sudah bulan lalu (merumahkan karyawannya)," ujarnya.

Suryawijaya memprediksi, dengan dampak terjadinya virus corona pariwisata di Bali akan normal kembali pada Bulan Mei mendatang. "Prediksi kita mudah-mudahan Bulan Mei. Setelah 3 bulan ini mudah-mudahan Mei recovery tapi belum normal karena kalau bicara normal mungkin akhir tahun," tandasnya.