Ikut Program Prakerja Bisa Dapat Rp600.000 Tiap Bulan, Begini Tahap Pencairannya

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-Ma'ruf memastikan para peserta program Kartu Prakerja akan mendapatkan insentif sebesar Rp3,5juta per orang untuk empat bulan ke depan.

"Setelah pelatihan pertama selesai, langsung insentif dibayarkan setiap bulan (Rp600.000) selama 4 bulan," kata Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji W Ruky di Jakarta.

Jika ditotal, insentif yang diterima pekerja secara tunai selama 4 bulan yaitu sebesar Rp2,4 juta.

Insentif lain yaitu sebesar Rp1 juta akan digunakan sebagai modal peserta memilih atau membeli jenis keterampilan yang disediakan pada website prakerja.go.id, disebut biaya pelatihan. Dengan demikian total keduanya yaitu Rp3,4 juta.

Sedangkan, sisanya yaitu insentif survei kebekerjaan sebesar Rp150 ribu akan dicairkan pada bulan keempat, atau setelah peserta menjalankan seluruh waktu pelatihan.

Senada dengan Panji, Direktur Eksekutif Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, menjelaskan insentif sebesar Rp3,5 juta per orang itu terdiri dari bantuan biaya pelatihan dengan nilai Rp1 juta.

Dari Rp1 juta tersebut, peserta program Kartu Prakerja bisa membeli pelatihan apapun yang diinginkan misalnya tentang bagaimana mengelola utang, mendapatkan kredit, serta bagaimana berbisnis menjual online dan lain-lain.

"Kalau misalnya pelatihan yang harganya Rp200.000 maka teman-teman bisa mendapatkan pelatihan yang lain, tapi untuk menyelesaikan maka selesaikan yang pertama dulu," kata dia.

Masyarakat Sekarang Butuh Makan, Bukan Pelatihan Kerja

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, mengkritik program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah pada Jumat (20/3) lalu. Salah satunya mengenai pelatihan di program prakerja. Menurut dia, saat ini masyarakat butuh makan, bukan pelatihan kerja.

"Contohnya yang ga tepat itu adalah subsidi kartu prakerja, kok diberikan dalam bentuk training. Karyawan yang kehilangan pekerjaan dan rakyat kita perlu makan saat ini, bukan pelatihan," tegas Sutrisno dihubungi Merdeka.com Senin (13/4).

Pemerintah sendiri mengklaim kartu prakerja sekaligus menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak wabah corona alias covid-19.

Namun, menurut Sutrisno, selama ini kegiatan pelatihan yang di gelar oleh instansi pemerintah dianggap tidak efektif dan cenderung memboroskan keuangan negara. Sebab, hanya untuk membiayai sebuah pelatihan kartu prakerja sebesar Rp1 juta per orang, dianggap terlalu besar untuk sasaran 5,6 juta jiwa dengan total anggaran Rp5,6 triliun.

Dana sebesar itu dinilai akan lebih bermanfaat jika diberikan langsung dalam bentuk uang tunai maupun sembako untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat saat kondisi ekonomi sulit.

"Jangan begitulah, rakyat ini sedang susah, berikanlah uang itu pada yang memang berhak menerimanya!," lanjut dia.

Terkait langkah pemerintah yang menggandeng sejumlah e-commerce maupun startup dalam pelatihan program kartu prakerja berbasis online. Dia menuntut pemerintah untuk menyampaikan alasan dari keputusan tersebut ke publik, sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam penggunaan uang negara.

"Uang ini malah diberikan kepada lembaga training online, enak banget yang terima uang itu," kerasnya.

Reporter: Pipit

Sumber: Liputan6.com