Harga Gas Turun per 1 April, Pemerintah Akui Kehilangan Penerimaan

Merdeka.com - Mulai 1 April 2020, pemerintah memutuskan harga gas bumi diturunkan menjadi rata-rata USD 6/mmbtu di plant gate konsumen. Pemerintah memastikan penurunan harga gas tersebut tidak akan mengurangi besaran penerimaan kontraktor migas.

"Untuk bisa menyesuaikan harga USD 6 per mmbtu tersebut, maka harga gas di hulu harus bisa diturunkan antara USD 4-4,5 per mmbtu, dan biaya transportasi dan distribusi bisa diturunkan antara USD 1,5-2 per mmbtu," ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arfin Tasrif setelah melakukan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Jakarta, Kamis (19/3).

Menteri Arifin mengatakan akan terdapat pengurangan penerimaan pemerintah di hulu migas. Sebaliknya pemerintah akan mendapatkan tambahan pendapatan dari pajak dan dividen, penghematan subsidi listrik, pupuk dan kompensasi PLN. Serta terdapat penghematan karena konversi pembangkit listrik dari diesel ke gas.

"Penerimaan pemerintah bisa berkurang tapi ini bisa dikompensasi dengan pengurangan biaya subsidi dan (pengurangan) biaya kompensasi (PLN)," kata Menteri Arifin.

Penurunan pendapatan di sisi transportasi dan distribusi gas juga akan dikompensasi. Antara lain dengan jaminan pasokan gas, tambahan pasokan gas, dan efisiensi perusahaan. Sehingga investasi yang sudah 10-12 tahun beroperasi memiliki nilai depresiasi yang bisa dipertimbangkan, dan melakukan efisiensi di perusahaan.

"Kami juga mengupayakan agar kebutuhan aliran gas (alokasi gas) untuk bisa memenuhi kapasitas pipanya kita siapkan," sambung Menteri Arifin.

Penurunan harga gas juga diterapkan untuk sektor kelistrikan. Langkah ini dilakukan dalam rangka menyediakan listrik yang terjangkau bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan industri. Penurunan harga gas untuk industri termasuk pupuk dan PLN, kata Menteri Arifin, tidak menambah beban keuangan negara.

Distributor Gas Diminta Buka Akses

Menteri Arifin turut mengimbau agar distributor gas bisa membuka akses kepada supplier gas yang lain. Tujuannya agar volume gas bisa dioptimalkan lebih banyak lagi.

Sebagaimana diketahui bahwa sumber gas Indonesia cukup banyak. Menteri Arifin menyebut terdapat sumber gas dari lapangan Sakakemang yang beroperasi pada 2021. Kemudian pada 2023, terdapat gas yang selama ini dijual ke luar negeri akan dialokasikan untuk dalam negeri.

Maka dari itu, dia ingin pemerintah mengembangkan infrastruktur gas. Harus bisa memasang jaringan pipa dari Aceh sampai ke Jawa Timur. Begitu juga di Sulawesi maupun di Kalimantan.

Hal ini, menurutnya, membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun. Selain pipa, pemerintah juga harus bisa memiliki lagi receiving terminal. "Sehingga LNG tersebut bisa ditampung di Receiving terminal untuk bisa didistribusikan kepada pemakai," ujar dia.

Penurunan harga gas tersebut, akan mendorong terciptanya multiplier effect dan pertumbuhan ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu akan meningkatkan daya saing industri untuk ekspor dan substitusi impor.

Tak hanya itu, hal ini bisa menjaga keberlangsungan industri pupuk dalam rangka swasembada dan ketahanan pangan nasional.