Gerindra soal CEO BUMN asing: Ini rendahkan harga diri bangsa

Merdeka.com - Wacana pemerintah memberikan kesempatan orang asing untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai reaksi banyak pihak. Tak terkecuali dengan politikus partai Gerindra, Ahmad Riza Patria yang menyatakan bahwa hal itu adalah keputusan yang merendahkan harga diri bangsa Indonesia.

"Kalau direktur atau pimpinan BUMN orang asing, itu kan berarti merendahkan bangsa sendiri. Itu kan berarti kita menunjukan kepada bangsa lain kita tidak mampu," ucapnya saat berada di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1).

Warga negara asing (WNA), lanjutnya, hanya dapat memimpin perusahaan swasta yang ada di Tanah Air, bukan justru perusahaan milik negara. Menurutnya, BUMN harus dipimpin oleh orang Indonesia.

"Orang asing itu bisa memimpin itu private sector, perusahaan swasta silahkan.Tapi BUMN milik negara, harus dipimpin oleh orang indonesia. Masa enggak ada orang Indonesia yang terbaik. Nanti lama-lama menterinya orang asing, presidennya orang asing," tambahnya.

Lebih lanjut, Ahmad menegaskan, bahwa pemerintah tidak boleh memberikan kesempatan yang berlebihan kepada pihak asing untuk dapat ikut campur dalam urusan dalam negeri. "Jangan sampai memberikan kesempatan yang berlebihan apalagi terlalu luas pada pihak asing. Kita sudah buktikan kok Pak Habibie orang yang pintar, orang Indonesia ternyata gennya pintar diakui di negara besar, di Jerman lagi. kalau dia warga negara Jerman sudah jadi menteri disana, sudah jadi presiden disana," jelasnya

Menurutnya, wacana tersebut justru menutup kesempatan bagi rakyat Indonesia yang memiliki kompetensi dalam memimpin BUMN itu sendiri. "Jangan sekarang malah sudah tidak memberikan kesempatan malah menutup kesempatan. Wah enggak benar itu," pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ingin ada pekerja asing menjadi pimpinan di perusahaan negara. Menurutnya, para pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) harus memiliki semangat kompetisi yang kuat dan sehat agar BUMN dapat terus maju dan berkembang secara optimal.

"Saya bahkan ingin ada tiga atau empat bule profesional yang memimpin perusahaan BUMN agar orang-orang kita belajar serta termotivasi dan berkompetisi dengan adanya orang-orang asing itu," katanya seperti dikutip dari Antara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/1).

Presiden menyatakan Indonesia perlu belajar dari kemajuan perusahaan milik negara di Uni Emirat Arab (UEA). Perusahaan BUMN di negara itu pada awalnya dipimpin oleh orang-orang Eropa, karena fakta menunjukkan orang-orang kulit putih sudah lama memahami dan menguasai dunia bisnis secara modern.

Namun, sejak 1975, secara bertahap CEO perusahaan-perusahaan itu dipegang oleh orang-orang UEA yang belajar dari orang-orang asing tersebut atau yang telah belajar di luar negeri, sehingga kemudian perusahaan-perusahaan milik negara mengalami kemajuan pesat.

"Saya mendapatkan penjelasan ini secara langsung dari Syeikh Muhammad di Uni Emirat Arab beberapa waktu lalu," kata Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP.

Menurut Presiden, pola yang sama juga diterapkan di Singapura, bahkan sekolah-sekolah di negara itu pada awalnya dipimpin oleh orang-orang asing, sejak dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

"Jadi, intinya, bisa saja orang-orang bule untuk sementara memimpin dan mengelola beberapa perusahaan BUMN agar perusahaan-perusahaan itu mengalami kemajuan secara pesat, tapi kepemilikannya tetap. Perusahaan-perusahaan BUMN harus tetap milik negara," katanya.

Namun, Presiden Jokowi tetap memuji kemajuan yang dicapai oleh perusahaan-perusahaan BUMN secara umum serta mendukung terwujudnya beberapa penggabungan usaha (holding) BUMN. Sebab, holding menjadi kunci untuk menjadikan BUMN lebih kuat dan lincah.