Geramnya Menteri Susi, 5 produk ini jadi komoditas ekspor ilegal

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK masih terus membenahi sektor kelautan Indonesia demi mewujudkan mimpi menjadi poros maritim dunia. Setelah sebelumnya melakukan upaya penanganan terhadap illegal fishing, langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah menata industri perikanan nasional.

"Kita menata kembali industri perikanan kita, baik yang tingkat nelayan, yang tingkat di atasnya, yang pengusaha kecil, yang tingkat industri akan kita tata kembali," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi menyarankan agar penataan sektor perikanan dilakukan tahap demi tahap dan tidak tergesa-gesa. Penataan tak semata hanya sebatas pada aspek perekonomian. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengupayakan penguatan pertahanan dan keamanan di pulau-pulau terluar Indonesia.

"Jangan tergesa-gesa langsung buka-buka-buka, ini yang mau kita tata step-by-step jangan kembali lagi ke masa yang di laut ini kaya tapi tidak ada aturannya."

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menjelaskan, dengan reformasi perikanan yang saat ini sedang dijalankan, pemerintah juga bertekad untuk kembali menjadikan industri perikanan Indonesia nomor satu di Asia.

"Kalau itu bisa, Indonesia untuk perikanan tangkap bisa nomor satu lagi di Asia. Seperti tahun 1992 sampai tahun 1996-an itu sangat bagus Indonesia," kata Susi.

Oleh karena itu, lanjut Susi, pemerintah akan terus melakukan pengembangan industri perikanan nasional di seluruh Indonesia. Tidak hanya di Natuna saja, tetapi juga di daerah Indonesia lainnya yang dinilai strategis.

"Morotai, Sabang, kemudian Moa, Biak, Timika, Merauke, kemudian Saumlaki, kemudian Moa, lalu NTT, Bata dan Larantuka. Karena di sana sebetulnya sudah ada proyek-proyek Jepang yang tinggal kita teruskan saja," terang Susi.

Akan tetapi, ambisi pemerintah ini masih banyak hambatan. Salah satunya dari para pengusaha perikanan dalam negeri. "Hambatan terbesar justru dari internal dalam negeri kita sendiri akibat kepentingan-kepentingan sekelompok orang," kata Susi.

Susi memiliki kekhawatiran dengan pendekatan yang dilakukan semua pelaku usaha bidang perikanan, terutama pihak-pihak yang terkena dampak kebijakan pemberantasan ilegal fishing KKP, melakukan hal-hal yang di luar batas.

Bahkan, banyak produk-produk perikanan yang diekspor secara ilegal. Hal ini merupakan dampak kebijakan Menteri Susi dalam memerangi pencurian ikan ilegal.

5 produk perikanan ini dijadikan komoditas ekspor ilegal dan bikin geram Menteri Susi. Berikut produknya seperti dirangkum merdeka.com: