Genjot Kepercayaan Investor, Aturan ini Dinilai PPATK Penting Diterapkan

Kamis, 5 Desember 2019 13:11 Reporter : Merdeka
Genjot Kepercayaan Investor, Aturan ini Dinilai PPATK Penting Diterapkan Sertijab Kepala PPATK. ©2016 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang hingga pencucian uang jadi alasan terbesar bocornya sumber penerimaan negara. Tak hanya itu, tindak kejahatan tersebut turut menurunkan kepercayaan investor sebelum pihaknya menanamkan modalnya, sehingga diperlukan aturan untuk mengungkap identitas pemilik manfaat (beneficial owner/BO) dari perusahaan.

"Kepercayaan investor tergantung data yang akurat dan transparan terkait pemilik manfaat perusahaan (beneficial owner). Adanya peraturan tentang pengungkapan beneficial owner akan memudahkan investasi," ujar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin, di Jakarta, Kamis (5/12).

Pengaturan BO sendiri dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Atas Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

1 dari 1 halaman

Manfaat Jangka Panjang

Dalam jangka waktu panjang, penerapan aturan ini tak hanya bisa menggaet kepercayaan investor, tapi bisa mengungkapkan aktor yang juga bertanggung jawab dalam kasus selain pencucian uang dan korupsi. Misal kebakaran hutan, kerusakan lingkungan hingga hilangnya pendapatan negara dari pajak.

"Pengetahuan tentang pemilik manfaat perusahaan ini tentu akan mengungkap siapa sesungguhnya pemilik perusahaan, sehingga bisa menutup celah yang menjadikan perusahaan ruang kejahatan untuk kepentingan pribadi," ujar Kiagus.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6

[bim]

Baca juga:
PPATK Pantau Aliran Dana Mencurigakan Jelang Pilkada 2020
PPATK Klaim Sudah Bekukan Transaksi Kelompok JAD Tapi Hidup Lagi
Kepala PPATK Sambangi Mahfud, Koordinasi Persiapan RI Jadi Anggota FATF
Total Aset Bos Akumobil Disita Polisi Capai Rp3,5 miliar
Kemenkumham Latih Notaris Sisir Transaksi Keuangan Aneh untuk Dilaporkan ke PPATK
PPATK Harap RUU Pembatasan Transaksi di Atas Rp100 Juta Rampung 2020

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini