Gapasdap: Kapasitas Pelabuhan Ketapang Biang Kerok Antrean Panjang, Bukan Kurangnya Kapal

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menyebut antrean panjang di Pelabuhan Ketapang bukan karena kurangnya kapal, melainkan Kapasitas Pelabuhan Ketapang yang tidak seiring pertumbuhan kendaraan. Gapasdap desak per

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Gapasdap: Kapasitas Pelabuhan Ketapang Biang Kerok Antrean Panjang, Bukan Kurangnya Kapal
Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menyebut antrean panjang di Pelabuhan Ketapang bukan karena kurangnya kapal, melainkan Kapasitas Pelabuhan Ketapang yang tidak seiring pertumbuhan kendaraan. Gapasdap desak per (AntaraNews)

Antrean panjang kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menyoroti akar permasalahan ini. Menurut Gapasdap, penyebab utama antrean bukan kekurangan kapal, melainkan kapasitas infrastruktur pelabuhan yang belum memadai.

Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo, mengungkapkan keprihatinannya atas peningkatan kepadatan arus kendaraan. Kepadatan ini terjadi di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, terutama saat momentum libur sekolah beberapa hari terakhir.

Khoiri menegaskan bahwa persoalan ini bukan masalah musiman yang hanya muncul saat Lebaran atau libur panjang. Ini adalah masalah struktural yang memerlukan penyelesaian cepat dan permanen.

Akar Masalah Antrean di Ketapang

Bertahun-tahun lamanya, setiap kali terjadi antrean kendaraan di penyeberangan Selat Bali, solusi yang muncul selalu sama. Solusi tersebut meliputi penambahan kapal, mendatangkan kapal lebih besar, atau meminta operator menambah investasi armada.

Operator penyeberangan telah memenuhi tuntutan ini dengan terus berinvestasi pada kapal. Armada kini lebih modern, lebih besar, lebih aman, dan jumlahnya semakin banyak. Namun, pembangunan infrastruktur pelabuhan tidak berkembang secepat itu.

Khoiri menyebutkan bahwa saat ini tersedia sekitar 56 kapal yang siap melayani lintasan Ketapang-Gilimanuk. Namun, kemampuan kapasitas dan jumlah dermaga menjadi faktor pembatas utama. Banyak kapal harus menunggu giliran sandar dan jadwal untuk bisa beroperasi memberikan pelayanan.

Akibatnya, waktu tunggu kapal meningkat, produktivitas armada menurun, dan antrean kendaraan di darat semakin panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan kapal saja tidak cukup tanpa diimbangi peningkatan Kapasitas Pelabuhan Ketapang.

Infrastruktur Pelabuhan yang Tertinggal

Penyeberangan strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali ini merupakan pintu distribusi logistik menuju Nusa Tenggara. Namun, hingga saat ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.

Beberapa dermaga yang masih digunakan adalah dermaga tipe LCM yang sudah tidak lagi ideal. Dermaga ini tidak cocok untuk melayani Kapal Motor Penumpang (KMP) modern.

Khoiri mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas kepeduliannya terhadap pengembangan pelabuhan penyeberangan. Dermaga LCM yang berdiri di atas lahan milik Pemkab Banyuwangi dibangun dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Begitu pula Dermaga MB IV, MB III, dan Dermaga Bulusan yang juga dibangun dengan dukungan provinsi.

Sayangnya, Dermaga Bulusan saat ini tidak dapat dimanfaatkan sebagai dermaga tambahan. Dua dolphin sandarnya mengalami kerusakan, dan satu dolphin dalam kondisi kurang baik. Hal ini menyebabkan kapal tidak dapat bersandar dengan aman, mengurangi Kapasitas Pelabuhan Ketapang secara signifikan.

Desakan untuk Peningkatan Kapasitas Pelabuhan

Gapasdap telah beberapa kali menyampaikan surat, kajian, dan usulan kepada Kementerian Perhubungan. Usulan tersebut mencakup pembangunan dermaga baru, rehabilitasi fasilitas rusak, pembangunan breakwater, serta perluasan kolam pelabuhan. Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Ketapang secara menyeluruh diharapkan segera dilaksanakan.

Menurut Khoiri, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan menjelang arus mudik saja. Pembangunan membutuhkan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang dimulai jauh sebelum kebutuhan menjadi krisis.

Khoiri berharap DPR RI memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan pelabuhan penyeberangan sebagai bagian dari infrastruktur strategis nasional. Ia juga memohon perhatian Presiden Republik Indonesia untuk memimpin percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan penyeberangan. Ini agar kebijakan nasional tidak hanya fokus pada penambahan armada, tetapi juga pada pembangunan prasarana.

Pada tahun 2026 ini, Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Yossianis Marciano, mengungkapkan rencana peningkatan fasilitas. ASDP akan menambah dermaga di Pelabuhan Ketapang maupun Pelabuhan Gilimanuk. ASDP juga akan melakukan penataan kembali pelabuhan di kedua sisi agar arus penyeberangan semakin lancar ke depan.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi